BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Sirajoni, menyampaikan jawaban Walikota Banjarbaru atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Banjarbaru terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (31/8).
Sirajoni menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan seluruh fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.
“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026,” ujar Sirajoni.
Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan kemitraan konstruktif antara Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung terwujudnya Kota Banjarbaru Emas (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
Sirajoni mengharapkan pembahasan Perubahan APBD 2026 berjalan lancar dan segera ditetapkan, sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, sejumlah fraksi DPRD Kota Banjarbaru memberikan perhatian terhadap prioritas penggunaan anggaran, diantaranya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan fasilitas kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Pemko Banjarbaru menyampaikan, masukan dari fraksi-fraksi menjadi bahan penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Pemerintah daerah berkomitmen, memastikan anggaran diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan program prioritas daerah. Serta memaksimalkan potensi yang ada melalui penguatan basis data, perluasan sumber pendapatan asli daerah (PAD), digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.
Dalam rangka meningkatkan PAD, kata Sirajoni, Pemko Banjarbaru akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada, dengan bertumpu pada penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja. ril/dio