BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait terus mematangkan pembahasan Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan yang berlangsung pada Sabtu (29/8) malam tersebut dilakukan guna memastikan perubahan anggaran, baik pendapatan maupun belanja daerah dapat disusun sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan.
Dalam pembahasan, Banggar DPRD Kalsel mencermati sejumlah hal penting, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Banggar juga mendorong agar setiap anggaran yang dialokasikan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka anggaran, tetapi juga mampu mendukung program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, menyampaikan bahwa pembahasan bersama pemerintah daerah berjalan dengan baik dan mengedepankan kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan bersama dan tidak ada yang sangat dominan, pada intinya membangun hal yang sama. Begitu juga dengan pendapat SKPD dan pihak terkait, eksekutif dan legislatif akhirnya disamakan,” ujarnya usai rapat.
Menurut H Supian, pembahasan bersama tersebut menjadi kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman terhadap berbagai kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD 2026.
“Ketemulah, cocoklah, tidak ada benang kusutnya. Demi untuk membangun Kalimantan Selatan,” katanya.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin, MPd, mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan bersama Banggar DPRD Kalsel.
“Yang jelas, seperti saya sampaikan bahwa apa yang kita ajukan, Tim Banggar DPRD Provinsi, alhamdulillah mereka bisa menyetujui,” ujarnya.
Syarifuddin mengatakan, pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD berjalan dengan baik. Berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan dapat dibicarakan dan diselaraskan untuk menyempurnakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sehingga tidak ada lagi permasalahan yang sudah kita lakukan, sehingga antara eksekutif dan legislatif sudah klop,” katanya.
Melalui pembahasan itu, Banggar DPRD Kalsel terus memastikan Perubahan APBD 2026 disusun secara cermat, sesuai kemampuan keuangan daerah serta diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kalsel. rds/ani