What's Hot

TANJUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong menggandeng lima kabupaten di kawasan Banua Anam untuk memperkuat pengendalian inflasi melalui Kesepakatan Bersama Penguatan Ketersediaan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Kerja Sama Komoditas Strategis dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah se-Banua Anam.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Direktur Utama Bank Kalsel, Dandim 1008 Tabalong, Bupati Balangan H Abdul Hadi, Bupati Tapin H Yamani, Wabup HSS H Suriani, Sekda HST Muhammad Yani, dan Aspem Kesra Khairussalim.

Kesepakatan ini ditandatangani dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Terpadu TPID, TPAKD dan TP2D Kabupaten Tabalong di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (26/8) malam.

Adapun lima daerah yang bergabung bersama Tabalong, di antaranya Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara (HSU) , Hulu Sungai Tengah (HST) , Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Tapin.

Inisiatif ini digagas Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani dan menjadi yang pertama kali dilakukan di Kalimantan Selatan, bahkan Indonesia.

Kerja sama difokuskan pada empat hal utama, yakni memastikan ketersediaan komoditas, menjaga keterjangkauan harga, memperlancar distribusi, serta memperkuat kerja sama komoditas strategis antardaerah.

Haji Fani –sapaan akrabnya– menegaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri karena tiap daerah memiliki potensi produksi dan kebutuhan yang saling berkaitan.

Ia menilai, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi, karena kondisi ekonomi antardaerah memiliki keterkaitan yang erat.

“Inflasi tidak bisa kita kendalikan sendiri-sendiri. Ada daerah yang menjadi sentra produksi, dan ada daerah yang membutuhkan pasokan. Karena itu, kerja sama antardaerah menjadi sangat penting,” ujarnya.

Menurutnya, Banua Anam memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan yang saling mendukung. Dengan kerja sama yang lebih terstruktur, potensi produksi masing-masing daerah dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah apabila terjadi gangguan pasokan maupun kenaikan harga komoditas strategis,” katanya.

Inisiatif tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, mulai dari Kepala OJK Kalimantan Selatan Agus Maiyo, Asisten Direktur BI Prayudhi Azwar, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas RI Maino Dwi Hartono, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel Ariadi Noor.

Kolaborasi antardaerah menjadi langkah positif dalam memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Mereka mengapresiasi langkah Kabupaten Tabalong yang menginisiasi kerja sama se-Banua Anam.

Kolaborasi ini dinilai dapat menjadi model sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi kawasan. yan