Oleh: Revina (Aktivis Muslimah)
Dilansir kantor berita AFP (31/7/2026), Donald Trump mengumumkan rencana pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza sebagai langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng. Setelah pelucutan senjata selesai, tentara Zionis Israel diminta mundur dari Gaza. Pasukan Stabilitas Internasional kemudian akan bekerja sama dengan polisi Palestina yang baru untuk mengambil alih tanggung jawab atas Gaza, sebagaimana dikutip detikNews (31/7/2026). Namun, di tengah rencana tersebut, serangan Zionis Israel masih terus berlangsung. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap implementasi kesepakatan damai, sekalipun Hamas menyepakati pelucutan senjata.
Pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata di Gaza sejatinya merupakan siasat AS dan Zionis Israel melalui Board of Peace (BoP) untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestina. Berulangnya pengkhianatan Zionis Israel terhadap berbagai kesepakatan gencatan senjata menjadi alasan kuat untuk mempertanyakan tawaran perdamaian tersebut. Terlebih, BoP merupakan inisiatif yang dibesut AS, sementara AS sendiri dikenal sebagai penyokong utama Zionis Israel. Lantas, perdamaian seperti apa yang sebenarnya ditawarkan?
Kondisi ini sama saja dengan menempatkan Palestina ke dalam “mulut harimau”: AS dan Zionis Israel. Bergabung dengan BoP berarti membuka jalan bagi kontrol terhadap Gaza, sementara Hamas dan kelompok bersenjata lainnya diminta meletakkan senjata. Strategi semacam ini sangat berbahaya bagi rakyat Gaza karena pelucutan senjata justru berpotensi melemahkan perjuangan rakyat Palestina. Pada saat yang sama, AS tentu berkepentingan menjaga kepentingan geopolitik dan sekutu-sekutunya. Karena itu, bendera perdamaian melalui jalur BoP tidak serta-merta menjamin terwujudnya kedamaian di Palestina. Sebab, konsep perdamaian yang ditawarkan kekuatan Barat berjalan sesuai dengan kepentingan politik mereka.
Pelucutan senjata bukanlah solusi bagi perdamaian, keamanan, dan pembebasan Gaza. Selama penjajahan, perampasan tanah, dan berbagai bentuk penindasan masih berlangsung, persoalan Palestina tidak akan selesai hanya dengan melucuti kelompok bersenjata. Begitu pula dengan kehadiran pasukan stabilitas internasional. Kehadirannya patut dipertanyakan, apakah benar untuk membebaskan Palestina dari penjajahan, atau justru menjaga kepentingan AS dan membungkam perlawanan yang dianggap mengganggu kepentingannya.
Inilah yang perlu diwaspadai. Pelucutan senjata Hamas justru dapat melapangkan jalan bagi penguasaan Gaza. Terlebih, ambisi AS terhadap Gaza terlihat dari terus didorongnya gagasan pembangunan New Gaza dengan melibatkan aktor-aktor lokal agar lebih mudah diterima. Bahkan, gagasan tersebut dikemas dengan narasi “penyelamatan penduduk Gaza”. Pertanyaannya, mengapa narasi penyelamatan baru digaungkan sekarang ketika pembangunan menjadi agenda politik, sementara penderitaan rakyat Palestina telah berlangsung sejak 1957 dimana mereka dibombardir, terusir, dan dirampas tanahnya?
Dengan demikian, rencana Trump untuk memindahkan rakyat Palestina dengan dalih pembangunan patut dilihat sebagai sesuatu yang perlu diwaspadai. Jika Hamas mengikuti arahan AS dan menyerahkan senjata, perlawanan Palestina berpotensi melemah. Pada saat yang sama, dominasi AS dan Zionis Israel di Timur Tengah akan semakin kuat, sehingga mereka semakin mudah mengendalikan gejolak politik dan berbagai gerakan yang selama ini menjadikan Palestina sebagai titik perjuangan.
Alhasil, umat harus menyadari berbagai siasat yang terus digunakan AS dan Zionis Israel untuk melanggengkan penjajahan atas Palestina. Tujuannya tidak hanya melemahkan perjuangan Palestina, tetapi juga membungkam suara kritis masyarakat dunia, khususnya kaum Muslimin. Karena itu, umat Islam perlu memahami bahwa kebijakan dan strategi yang menggunakan narasi “perdamaian” tidak selalu bersifat netral. Di baliknya dapat terdapat kepentingan politik negara adidaya.
Karena itu, umat perlu terus melakukan kritik dan koreksi terhadap pemimpin negeri-negeri Muslim yang bungkam, apalagi bersekutu dengan AS. Persoalan Palestina juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi umat Islam yang terpecah dalam banyak negara. Perpecahan tersebut membuat kekuatan politik umat menjadi lemah dan mudah diadu domba. Maka, kita perlu memperjuangkan persatuan umat, hal ini dapat terwujud di bawah kepemimpinan Khilafah, kemudian membangun visi politik secara mandiri tanpa intervensi negara adidaya. Hanya Khilafah sebagai institusi politik global yang mampu mengomandoi perlawanan kaum Muslimin dan menghapus sekat-sekat negara yang memecah persatuan umat. Perjuangan tersebut diarahkan untuk membebaskan Palestina dan mewujudkan kehidupan umat berdasarkan syariat Allah, bukan hukum buatan kafir penjajah.