JAKARTA – Pemerintah terus memperbesar peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam menyalurkan Minyakita untuk menjaga pasokan sekaligus menekan harga minyak goreng rakyat.
Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya berhasil membawa harga Minyakita turun ke level harga eceran tertinggi (HET). Sejak berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 pada 26 Desember 2025, distribusi Minyakita melalui skema domestic market obligation (DMO) makin terkonsentrasi di BUMN.
Hingga 17 Juli 2026, sebanyak 50,16% dari total penyaluran DMO sebesar 738.197 ton disalurkan melalui Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food.
Perum Bulog menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 284.801 ton atau 37,76% dari total DMO nasional. Sementara itu, ID Food menyalurkan 93.553 ton atau 12,40%. Sisanya, sekitar 49,84%, masih disalurkan melalui jalur non-BUMN.
Pemerintah berharap penguatan distribusi melalui BUMN pangan dapat memperbaiki pasokan di pasar rakyat sekaligus menjaga harga Minyakita tidak melampaui HET.
Namun, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan menunjukkan harga rata-rata nasional Minyakita per 25 Juli 2026 masih berada di level Rp15.861 per liter, sedikit di atas HET sebesar Rp15.700 per liter. Meski demikian, harga tersebut sudah turun 5,98% dibandingkan posisi pada 5 Januari 2026 yang mencapai Rp16.870 per liter.
Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Neni Dwi Prehati mengatakan harga Minyakita secara nasional masih mengalami kenaikan tipis.
“Terkait dengan perkembangan harga bahwa per 17 Juli 2026 harga rata-rata nasional komoditas minyak goreng tercatat Rp15.862 per liter atau sedikit mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan harga sebelumnya,” kata Neni.
Neni menyebut disparitas harga masih terjadi terutama di kawasan Indonesia Timur. Beberapa daerah yang mengalami perubahan harga cukup signifikan, yakni Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.
Selain itu, sejumlah wilayah juga masih mencatatkan harga Minyakita di atas HET, terutama Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, serta sebagian wilayah Sulawesi Tenggara. “Wilayah tersebut yang kami harapkan bisa mendapatkan pasokan Minyakita dari BUMN Pangan terutama di pasar rakyat untuk mendorong harga mendekati HET,” ujarnya.
Untuk memperbaiki distribusi, Kemendag meminta dinas perdagangan di daerah berkoordinasi dengan Perum Bulog agar pasokan Minyakita tersedia di setiap wilayah. Pemerintah daerah juga diminta memetakan kebutuhan Minyakita di masing-masing pasar sehingga Bulog maupun ID Food dapat menyesuaikan distribusi secara lebih tepat sasaran.
Neni mengakui realisasi DMO pada Juli sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Meski begitu, secara historis penyaluran DMO biasanya kembali meningkat pada Agustus hingga September sehingga pasokan diperkirakan tetap aman. bisn/mb06