BANJARMASIN- Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM bersubsidi semua BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.
Untuk itu,Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM bersubsidi rapat koordinasi bersama BPKP perwakilan Provinsi Kalsel.
Ketua Pansus Pengawasn Distribusi BBM Bersubsiri,M. Syaripuddin mengatakan Pansus mengundang BPKP untuk meminta pandangan dan masukan terkait langkah-langkah Pansus ke depan, khususnya mengenai audit, distribusi, serta tata kelola BUMD di Kalimantan Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai kewenangan masing-masing pihak, sehingga menjadi jelas siapa yang memiliki kewenangan dalam setiap proses, mengingat sebagian kewenangan berada pada perusahaan.
Ke depan, Pansus akan kembali berkoordinasi dengan BPKP, termasuk dengan BPK, untuk memperoleh arahan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Dari hasil pembahasan dan sejumlah temuan awal yang diperoleh Pansus, terdapat indikasi adanya permasalahan dalam pengelolaan BUMD.
Karena itu, Pansus berharap dapat mendorong perbaikan tata kelola melalui pelaksanaan audit terlebih dahulu, sehingga langkah-langkah pembenahan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ditambahkan,Wakil Ketua Pansus BBM Bersubsidi, H. Jahrian juga berharap kepada seluruh pengusaha SPBU agar bersama-sama menjaga kepentingan masyarakat.
Distribusi BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.
“Kami mengajak seluruh pengelola SPBU untuk mulai berbenah dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pelanggaran yang pada akhirnya mengharuskan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
Sebagai warga negara, mari bersama-sama menjaga amanah ini demi kemaslahatan masyarakat.
Jangan hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi utamakan kepentingan publik dan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Kepada pemerintah, khususnya Pertamina, kami juga berharap agar distribusi kuota BBM dapat dilakukan secara lebih merata dan serentak kepada seluruh SPBU,”tandasnya.
Apabila seluruh SPBU memperoleh pasokan pada waktu yang sama, maka peluang terjadinya penumpukan atau pembelian dalam jumlah besar oleh pihak-pihak tertentu dapat diminimalkan.
Harapannya, seluruh SPBU dapat terus aktif melayani masyarakat dengan ketersediaan stok solar maupun Pertalite yang memadai, sehingga distribusi BBM menjadi lebih tertib, merata, dan tepat sasaran.rds