Oleh : Hernawati Hilmi (Pemerhati Sosial Masyarakat)
Perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) pada awal tahun 2026 mencatat angka yang membanggakan. Ekonomi Kalsel tumbuh sebesar 5,67%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61%. Keberhasilan ini ditopang oleh sektor tambang batu bara, pabrik pengolahan, dan tingginya belanja masyarakat saat hari libur nasional.
Namun di balik berita bagus ini, ada hal yang mengkhawatirkan. Pada Mei 2026, tingkat inflasi (kenaikan harga barang) di Kalsel mencapai 4,22%. Angka ini jauh di atas inflasi nasional yang hanya 3,08%. Akibatnya, masyarakat mengeluh karena harga kebutuhan pokok semakin mahal.
Jika kita bedah lebih dalam, melambungnya harga barang di tengah pertumbuhan 5,67% ini terjadi karena mesin pertumbuhan Kalsel bertumpu pada sektor tambang batu bara dan pabrik pengolahan yang bersifat padat modal, bukan padat karya. Keuntungan besar dari kenaikan harga komoditas hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal dan pekerja ahli di sektor tersebut. Ironisnya, perputaran uang yang tinggi di lingkaran tambang ini memicu lonjakan permintaan yang menaikkan harga barang secara umum di pasar. Akibatnya, masyarakat non-tambang—seperti petani, buruh harian, dan pelaku UMKM—harus menanggung beban inflasi 4,22% yang mencekik daya beli mereka, tanpa pernah mengalami kenaikan pendapatan yang sepadan. Di sisi lain, tingginya belanja saat hari libur nasional tidak mencerminkan kesejahteraan merata, melainkan potret konsumtivisme sesaat yang semakin menguras kantong rakyat bawah demi memenuhi kebutuhan pokok yang kian mahal.
Pemerintah daerah memang sudah melakukan berbagai upaya, seperti menggelar pasar murah dan membagikan beras bantuan. Namun, kebijakan ini hanya seperti obat pereda nyeri sementara. Masalahnya tidak selesai sampai ke akarnya karena ada kesalahan mendasar dalam sistem ekonomi kita saat ini.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang kita gunakan sekarang, keberhasilan ekonomi hanya diukur dari angka statistik semata, seperti pertumbuhan PDRB dan jumlah investasi. Sistem ini lupa melihat apakah bantuan dan kekayaan tersebut sudah tersebar merata atau belum. Akibatnya, pemerintah sering mengklaim ekonomi sukses, padahal rakyat di bawah merasa hidupnya makin sulit karena harga barang terus naik.
Sistem kapitalisme juga membuat kekayaan alam yang melimpah, seperti batu bara di Kalsel, justru dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Keuntungan besarnya masuk ke dompet pemilik modal, sementara rakyat hanya mendapatkan dampak lingkungan dan kenaikan harga pokok. Hal ini sangat dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman:
“…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).
Selain itu, inflasi terjadi karena permainan harga oleh pedagang besar (monopoli) dan penggunaan mata uang kertas yang nilainya tidak stabil.
Islam memiliki pandangan yang berbeda. Dalam Islam, suksesnya ekonomi bukan dilihat dari tingginya angka pertumbuhan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat—mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan, hingga pendidikan.
Oleh karena itu, kita butuh solusi yang menyeluruh (sistemik) melalui tuntunan Islam. Pertama, mengelola kekayaan alam untuk rakyat. Tambang dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara, bukan diserahkan ke swasta. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan fasilitas umum. Rasulullah SAW bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (energi/tambang).” (HR. Abu Dawud).
Kedua, menjaga stabilitas harga. Negara wajib mengawasi pasar secara langsung dan menindak tegas para penimbun barang atau mafia pangan yang mempermainkan harga demi keuntungan pribadi.
Ketiga, menggunakan mata uang yang stabil. Islam mendorong penggunaan mata uang yang memiliki nilai emas dan perak (seperti sistem Dinar dan Dirham). Mata uang ini terbukti stabil dari zaman dulu dan tidak mudah terkena inflasi.
Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Kalsel yang tinggi tidak akan membawa kesejahteraan sejati jika harga barang tetap mahal dan kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya. Kesejahteraan yang nyata hanya akan terwujud jika kita kembali kepada aturan Islam yang adil bagi seluruh umat manusia.
Oleh karena itu, Kalsel membutuhkan solusi konkret yang menyentuh akar masalah ketimpangan ini. Pertama, pemerintah daerah harus mereorientasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang batu bara dan pajak pabrik pengolahan untuk membangun kemandirian sektor pangan lokal, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik kosmetik. Dana tersebut harus dialokasikan secara masif untuk subsidi pupuk, teknologi pertanian, dan memotong rantai distribusi pangan yang panjang melalui BUMD. Kedua, untuk meredam inflasi akibat lonjakan belanja di hari libur, pemerintah wajib melakukan intervensi pasar yang tegas terhadap spekulan dan kartel pangan yang sering memanfaatkan momen hari raya untuk menaikkan harga secara sepihak. Dengan mengalihkan kendali ekonomi dari tangan kapitalis monopoli ke tangan negara yang amanah, kekayaan alam Kalsel benar-benar bisa dikonversi menjadi jaminan pangan, pendidikan, dan kesehatan gratis yang dirasakan langsung oleh seluruh rakyat.
Wallahu a’lam bishawwab