Oleh: Meliana Dewi, S. Tr. Gz
PT Xacti Indonesia menutup operasional perusahaan di Depok, Jawa Barat, serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 350 karyawan.Kabar penutupan pabrik dan PHK buruh itu diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.Perusahaan yang dulu dikenal sebagai PT Sanyo Group tersebut merupakan usaha manufaktur elektronik yang memproduksi berbagai peralatan digital, terutama perangkat digital imaging.Said Iqbal mengatakan penyebab utama PT Xacti Indonesia tutup dan PHK lantaran kondisi ketidakpastian kondisi global dan dalam negeri. Akibatnya, perusahaan tak kuat lagi beroperasi.”Benar telah terjadi PHK sekitar 350 karyawan di PT Xacti Indonesia, yang berlokasi di Depok Jawa Barat. 350 orang telah di PHK dan perusahaan total tutup operasional,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (25/5) dikutip CNBC Indonesia.Ia mengaku menerima informasi PHK Xacti Indonesia berdasarkan laporan dari anggota serikat pekerja. Para buruh telah diberikan peringatan untuk bersiap-siap.Menurutnya, PT Xacti Indonesia merupakan anggota dari KSPI, tepatnya anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang merupakan bagian dari KSPI. Namun dalam dua bulan terakhir, Xacti Indonesia tidak lagi aktif menjadi anggota KSPI dan FSPMI karena dalam persiapan untuk tutup operasional secara permanen.Menurutnya, Xacti Indonesia tutup karena terdampak perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel. (cnnindonesia.com, 26/5/2026)
Said Iqbal menambahkan ketika harga BBM makin mahal, maka perusahaan mau tidak mau harus menerapkan efisiensi bahan bakar. Apalagi, pabrik menggunakan BBM non-subsidi untuk menjalankan mesin-mesinnya.”Kalau dalam kasus Xacti Indonesia, bukan lagi efisiensi, benar ditutup perusahaannya, karena sudah tidak mampu bersaing. Apalagi Xacti Indonesia kan juga ada produknya di ekspor, produk kameranya. Saat ini pasar global lagi lesu karena perang kan. Nah itulah faktor penyebab utama,” ucapnya.Selain itu, Said Iqbal menuturkan tutupnya pabrik Xacti Indonesia juga dipengaruhi kondisi dalam negeri, salah satunya pelemahan rupiah.”Perusahaan juga terdampak dari pelemahan rupiah, karena bahan baku impor kan membelinya pakai dolar, jadi meningkat ongkos produksinya, karena transaksi mereka di Indonesia kan dalam bentuk rupiah,” ungkapnya.(cnnindonesia.com, 26/5/2026)
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kini terjadi pada para pekerja, ini merupakansuatu kondisi krisis yang perlu ditindak lanjuti, bagaimanapun juga para pekerja harus tetap bekerja agar tidak kehilangan pekerjaannya tentu dengan menyediakan lapangan kerja, ketika para pekerja di PHK lantas bagaimana untukmenjamin akankebutuhan hidupnya agar tercukupi. Perlu perhatiankhusus dari pemerintah bagi mereka apalagiketika mereka yang sudah berkeluargatetap menafkahi istri dan anaknyapasti memerlukan biaya besar untuk menyambung hidup.Belum lagi beban pikiran akibat pasca kehilangan pekerjaan seringkali memicu stress, kecemasan, kurangnya rasa percaya diri, bahkan memicu kurangnya rasa keharmonisan dalam rumah tangga. Menjadi kepala rumah tangga itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena tanggung jawab seorang ayah itu besar terhadap keluarganya.
Upaya demi Upaya pemerintah mengambil langkah untuk mencegah terjadinya gelombang PHK yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Pembentukan Satgas Mitigasi PHK dilakukan ditengah masih tingginya angka pemutusan hubungan kerja pada awal 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi sepanjang Januari-Mei 2026, yakni mencapai 5.044 pekerja. Disusul Banten sebanyak 2.596 pekerja, Jawa Timur 2.332 pekerja, Kalimantan Selatan 1.841 pekerja, dan Kalimantan Timur 1.831 pekerja. Data tersebut menjadi salah satu indikator perlunya langkah mitigasi yang lebih terkoordinasi agar potensi PHK di berbagai sektor dapat ditekan sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. (kompas.com, 28/6/2026)
Dilihat dari kacamata kapitalisme,PHK merupakan buah logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan buruh sebagai komoditas. Adanya sistem kapitalisme memutuskan modal pada segelintir orang, sehingga lapangan kerja menjadi terbatas bukan kurangnya kebutuhan kerja, melainkan karena hanya dibuka jika menguntungkan pemilik modal. Negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal. Ketika gelombang PHK melanda, negara kapitalis paling jauh hanya menawarkan jaring pengaman sosial.
Dalam Islam, pemerintah adalah raa’in, yakni pengurus rakyat, Rasulullah saw bersabda yang artinya Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR. Al-Bukhari dan muslim).Hadis tersebut menjadi pengingat kita bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap kemiskinan, pengangguran maupun kesulitan ekonomi rakyat.Islam menetapkan negara wajib membuka lapangan kerja seluas-luasnya melalui pembangunan industri manufaktur dan industri hilir, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama merupakan milik umum, negara wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas sehingga tenaga kerja memiliki kemampuan dan daya saing tinggi, negara harus memberikan perhatian besar pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, negara tidak boleh membiarkan kekayaan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, negara harus melarang penimbunan kekayaan, bagi keluarga yang terdampak PHK, negara tidak boleh membiarkan mereka terlantar.
Harta milik umum tidak boleh dikuasai oleh swasta seperti sistem kapitalisme. seharusnyakekayaan tambang juga tidak boleh hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Semua itu harus diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti baja, kendaraan, mesin, baterai, peralatan rumah tangga, alat pertanian dan berbagai produk lainnya. Industri seperti inilah yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Sehingga negara mampu menyediakan lapangan kerja.
Tentu untuk keberhasilan suatu sistem ekonomi dalam Islam tidak diukur dari besarnya pertumbuhan angka-angka statistik melainkan dari seberapa banyak rakyat dapat bekerja, hidup layak dan merasakan keadilan. Begitulah tujuan diterapkannya ekonomi Islamditengah masyarakat. Semua itu membutuhkan yang namanya peran negara untuk mengatur kehidupan rakyatnya dengan syariah Islam secara menyeluruh (kaffah). Tentu dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh (kaffah) tujuannya juga untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, serta untuk meraih ridhaNya Allah SWT.
Wallahu ‘alam bishawab