JAKARTA – Harga berbagai barang konsumsi diperkirakan mulai naik pada kuartal IV/2026 seiring masuknya stok baru yang diproduksi dengan biaya logistik, energi, dan bahan baku yang lebih ahal. Pelemahan nilai tukar rupiah juga diperkirakan akan semakin menekan harga barang menjelang Natal, Tahun Baru, Imlek, hingga Ramadan 2027 sehingga berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, pelaku ritel masih berharap penjualan membaik pada kuartal IV yang merupakan peak season kedua setelah Ramadan dan Idulfitri.
Namun, momentum tersebut diperkirakan juga akan diwarnai kenaikan harga berbagai produk karena peritel mulai menjual stok baru.
Menurutnya, stok barang yang akan dipasarkan pada akhir tahun merupakan hasil produksi ketika biaya material, logistik, dan energi telah meningkat sepanjang kuartal II dan III.
Adapun, produk yang beredar saat ini masih berasal dari persediaan lama sehingga kenaikan harga belum terlalu terasa.
“Stok baru ini itu adalah hasil produksi dari harga-harga material yang sudah naik di triwulan II dan triwulan III. Sekarang ini di triwulan II, triwulan III relatif harga masih naik, tapi belum signifikan karena itu adalah barang-barang produk hasil stok yang lama. Tapi nanti di triwulan IV hampir pasti harga akan naik. Jadi saya kira itu yang harus diantisipasi,” kata Alphonzus.
Dia menilai kelompok masyarakat berpendapatan menengah bawah akan menjadi yang paling terdampak apabila harga barang mulai meningkat karena daya beli hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Alphonzus memperkirakan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu kelompok produk, melainkan hampir seluruh kategori barang. Pasalnya, kenaikan biaya logistik, energi, dan bahan baku memengaruhi seluruh rantai produksi dan distribusi.
Lebih lanjut, dia menambahkan kenaikan biaya logistik tidak hanya berdampak pada produk makanan dan minuman, tetapi seluruh kategori barang.
Selain itu, kenaikan biaya energi serta berbagai tantangan di dalam negeri turut memperbesar tekanan biaya yang dihadapi pelaku usaha. Adapun, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, APPBI meminta pemerintah menjaga iklim usaha tetap kondusif dengan meminimalkan berbagai faktor yang dapat menambah beban dunia usaha.
Selain itu, Alphonzus menilai prioritas pemerintah pada semester II/2026 seharusnya difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dibandingkan memberikan insentif langsung kepada pelaku ritel.
Menurut dia, insentif kepada pelaku ritel tidak akan efektif apabila masyarakat masih menahan konsumsi. “Kalau daya belinya meningkat, pasti belanja. Jadi saya kira lebih baik fokus bagaimana meningkatkan daya beli. Karena itu yang jauh lebih penting menurut saya daripada insentif yang langsung ke retail. Diberikan insentif, kalau enggak ada yang beli tidak ada gunanya,” tuturnya. Kekhawatiran APPBI tersebut sejalan dengan hasil Survei KonsumenBank Indonesia (BI) yang menunjukkan optimisme masyarakat terus melemah. bisn/mb06