JAKARTA – Perum Bulog menyiapkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) premium sebagai instrumen operasi pasar guna meredam kenaikan harga beras premium sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai bahapenyusunan kebijakan pemerintah berikutnya.
“Kami menyarankan kepada Pak Menteri Pertanian maupun Pak Menko Pangan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Untuk kenaikan harga bera premium ini, kami juga mengadakan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita,” kata Rizal saat dikonfirmasi mengenai harga beras premium yang mencapai Rp 16.000 per kilogram, usai fun match minisoccer di Jakarta, Sabtu.
Menurut Rizal, Bulog mengusulkan beras SPHP premium dengan merek Beras Kita sebagai pelengkap program SPHP yang selama ini hanya menyediakan beras kategori medium. “Jadi, bukan hanya beras SPHP medium, tetapi kami juga mencoba menghadirkan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, operasi pasar menggunakan beras medium dinilai belum efektif menekan harga ketika yang mengalami kenaikan justru beras premium. Karena itu, diperlukan instrumen yang lebih tepat sasaran.
Bulog pun menyusun konsep penyaluran beras SPHP premium untuk membantu menurunkan harga beras premium yang dalabeberapa waktu terakhir mengalami kenaikan di sejumlah daerah.
Ahmad Rizal mengatakan, besaran harga jual beras SPHP premium masih menunggu pembahasan dan keputusan dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp 14.900 per kilogram sebagai salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan harga program tersebut.
Selain harga, pemerintah juga akan menghitung biaya produksi beras premium agar kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
Bulog juga belum menetapkan besaran alokasi beras SPHP premium karena volume penyaluran akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan permintaan di lapangan.
Rizal menegaskan, penetapan kuota sejak awal berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, pemerintah memilih menyesuaikan volume distribusi berdasarkan kondisi asar yang berkembang.
Ia menyebut arahan Menteri Pertanian terkait penyediaan 2 juta ton beras komersial tetap menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan skema penyaluran beras SPHP premium.
Menurutnya, komposisi antara beras SPHP medium dan premium akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat sehingga distribusi dapat berlangsung lebih efektif.
Ia menilai meningkatnya produksi beras nasional telah mendorong perubahan preferensi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan, yang kini semakin banyak memilih beras kategori premium.
Bulog optimistis kehadiran beras SPHP premium dapat memperkuat efektivitas operasi pasar sekaligus menjaga stabilitas harga serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.rep/mb06