BANJARBARU – Ketua DPRD Kota Banjarbaru Muhammad Syahrial memulai agenda kerja usai dilantik melalui kunjungan silaturahmi kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kunjungan kami, sebagai upaya memperkuat sinergitas antarlembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syahrial di Kota Banjarbaru, Jumat.
Menurut Syahrial, pihaknya melakukan kunjungan pada Kamis (2/7) diawali ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru dan dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) kemudian bersilaturahmi ke markas Polres Banjarbaru.
Saat kunjungan ke PN Kota Banjarbaru Syahrial disambut langsung Ketua PN Agus Safuan Amijaya. Selanjutnya, rombongan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Taliwondo beserta jajaran di Kantor Kejari Banjarbaru.
Pada kesempatan tersebut, Syahrial juga memperkenalkan diri sekaligus memohon doa dan dukungan atas amanah yang diembannya sebagai Ketua DPRD Kota Banjarbaru sisa periode 2024-2029.
Kunjungan silaturahmi berlanjut ke Polres Banjarbaru disambut Kapolres AKBP Pius X Febry Aceng Loda yang berharap memperkuat kemitraan dan sinergitas seluruh unsur Forkopimda mendukung pembangunan daerah.
“Kami siap mendukung pelaksanaan tugas DPRD, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum di Ibu Kota Kalsel,” kata kapolres.
Syahrial menjelaskan, agenda awal setelah pelantikan dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri kepada jajaran Forkopimda agar komunikasi dan sinergitas terjalin semakin kuat.
“Silaturahmi menjadi langkah penting membangun hubungan kelembagaan yang harmonis. Komunikasi dan juga koordinasi yang telah terjalin harus diperkuat ke depan demi kemajuan Kota Banjarbaru,” ucap Syahrial.
Dikatakan politikus Partai Golkar itu, hubungan kelembagaan yang selalu harmonis membuat koordinasi antarunsur Forkopimda dapat berjalan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“DPRD sebagai lembaga legislatif membutuhkan dukungan serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan dapat berjalan optimal,” katanya. ant