JAKARTA – Peternak ayam pedaging mengaku kondisi harga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Peternak dari Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Asep Saepudin, menyebut harga ayam sudah merosot hingga ke angka Rp 13.000/kilogram (kg).
“Ini sudah jadi musibah bagi peternak Rp15.000/kg. Di Jabar (Jawa Barat) sudah Rp13.000-Rp14.000/kg. Terburuk ini,” ujar Asep secara terpisah pada Sabtu (27/6). Padahal, HPP disebut sudah naik ke Rp 22.000-23.000 per kilogram akibat meningkatnya biaya produksi.
Kementerian Pertanian (Kementan) merespons terkait anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak. Penurunan harga terjadi akibat pasokan yang lebih tinggi dibanding kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP).
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kondisi pasar unggs saat ini memang sedang tertekan.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menahan penurunan harga lebih dalam sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perunggasan nasional. Salah satu langkah, yakni mendorong pelaku usaha untuk menyerap ayam hidup atau livebird langsung dari peternak.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nomor B-200/PK.230/F.2/06/2026 tentang Himbauan Penyerapan Livebird di Tingkat Peternak dan Pengendalian Produksi DOC FS Broiler.
“Langkah yang dilakukan pemerintah bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, mendorong perbaikan harga livebird di tingkat peternak, serta menjaga keberlanjutan usaha perunggasan nasional,” ujar Hary, Sabtu.
Hari menekankan, pelaksanaan berbagai komitmen yang sudah disepakati, perlu terus dikawal dan dievaluasi agar berdampaknyata bagi perbaikan kondisi perunggasan nasional.
Selain penyerapan livebird, Kementan juga berupaya mengendalikan produksi day old chicken (DOC) final stock (FS) broiler. Menurut Hary, pengaturan ini penting agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir berjalan lebih sehat dan berkelanjutan.
Hary menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Dibutuhkan juga dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha, termasuk integrator, peternak, hingga pihak distribusi.
Bagi Kementan, ketersediaan data perunggasan yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting. Data tersebut bisa menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kami berharap terdapat data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, kami membutuhkan keterlibatan aktif dinas-dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme dan langkah teknis dalam memperoleh data perunggasan yang akurat,” ujar Hary. cnn/mb06