BANJARBARU – Walikota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby didampingi Sekretaris Daerah Sirajoni memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Senin (8/6).
Rakor yang digelar di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru ini dihadiri seluruh jajaran pimpinan daerah, mulai dari staf ahli walikota, asisten sekretaris daerah, tenaga ahli P2D, inspektur, sekretaris DPRD, kasatpol PP, kepala badan dan dinas, camat, direktur RSDI, kepala bagian setda, hingga seluruh lurah di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru guna mengevaluasi kinerja dan menyelaraskan program kerja.
Walikota Lisa Halaby membuka rapat dengan penyampaian rasa bangga dan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran atas kinerja luar biasa terkait laporan keuangan daerah.
“Kita berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan yang membanggakan, Kota Banjarbaru adalah satu-satunya kota yang sudah 100 persen menanggapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras bapak dan ibu semua,” ujarnya.
Selain memberikan apresiasi, walikota juga memberikan sejumlah instruksi strategis yang menjadi fokus Pemerintah Kota Banjarbaru ke depan.
Berikut poin-poin arahan yang ditekankan selama rapat; Optimalisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni seluruh perangkat daerah diminta berfokus pada efisiensi dan optimalisasi belanja serta menghindari pemborosan yang tidak perlu.
Kemudian, SKPD diimbau tidak hanya terpaku pada APBD, tetapi juga dituntut inovatif mencari sumber PAD lainnya yang sah sesuai peraturan, dan penyaluran dana hibah harus di evaluasi secara ketat berdasarkan kebutuhan riil. SKPD harus memilah dengan cermat mana yang benar-benar menjadi prioritas.
Selain itu, Kota Banjarbaru baru saja menerima dana insentif fiskal sebesar Rp 3 Miliar, dan dana tersebut diinstruksikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Poin selanjutnya, Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dan Bebas Pungli, yakni seluruh program kerja harus difokuskan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Walikota dengan tegas mengingatkan agar petugas di lapangan tidak melakukan pungutan liar kepada masyarakat. “Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani,” ujarnya.
Poin ketiga, Penertiban Aset dan Administrasi Pertanahan, yakni SKPD terkait diminta segera menertibkan dan mendata ulang aset-aset milik daerah agar tercatat dan terkelola dengan baik.
Selain itu, pesan khusus disampaikan kepada seluruh Camat dan Lurah agar tidak menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. “Saya minta tolong, di Kota Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” tegas Lisa.
Poin terakhir, Sinergi Lingkungan dan Corporate Social Responsibility (CSR), yakni pemerintah mendorong masyarakat agar lebih aktif dan berkelanjutan dalam penanganan masalah sampah di lingkungan masing-masing.
Kemudian, penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) harus dipastikan tepat sasaran demi mendukung program-program pembangunan kota.
Menutup arahannya, Walikota Lisa berharap kekompakan dan sinergi antarperangkat daerah terus dijaga, guna mewujudkan Banjarbaru yang semakin maju dan sejahtera bagi seluruh warganya. ril/dio
