MARTAPURA – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Perizinan Lingkungan Kegiatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Rakor yang diadakan di Aula Kantor DPRKPLH Banjar, Rabu (20/5), dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Ikhwansyah.
Di hadapan pelaku usaha, Ikhwansyah mengatakan, sektor pertambangan MBLB memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama penyediaan material infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, diakuinya aktivitas pertambangan juga memiliki potensi dampak lingkungan, apabila tidak dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Aspek perizinan lingkungan menjadi instrumen penting, agar kegiatan usaha tetap berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ikhwansyah menegaskan, pemerintah daerah mendukung investasi dan kegiatan usaha yang taat aturan, khususnya yang memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Menurutnya, kepatuhan terhadap dokumen lingkungan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Sementara itu, Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DPRKPLH Banjar, Rahman Hadi Priyanto menyebutkan, sebagian besar perizinan usaha galian C merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan terhadap kewajiban pelaporan dan kepatuhan dokumen lingkungan para pelaku usaha.
“Yang kami tekankan saat ini adalah ketaatan pelaporan, serta masa berlaku dokumen lingkungan mereka. Karena pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan laporan secara berkala,” ujarnya.
Rahman menambahkan, 51 perusahaan MBLB yang diundang dalam rakor tersebut masih memiliki izin aktif dan legal beroperasi. Ia berharap, melalui kegiatan tersebut terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, agar investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan lingkungan.
“Kami membuka peluang investasi seluas-luasnya di Kabupaten Banjar, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku,” katanya. ril/dio
