RANTAU,- Bupati Tapin H Yamani membuka sosialisasi peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Jakarta, Kamis (07/05/26) lalu.
Dalam rangka memperkuat sinergi antar perangkat daerah guna percepatan terwujudnya desa mandiri di Kabupaten Tapin. Kegiatan sosialisasi dihadiri para asisten, staf ahli, pimpinan SOPD, kepala badan, kepala bagian serta Camat se Kabupaten Tapin.
Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024, tentang Indeks Desa mengatur pedoman baru penilaian kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) mulai tahun 2025.
Aturan ini mengukur enam dimensi yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola. Poin Penting Permendesa No 9 Tahun 2024 yakni peralihan ke Indeks Desa (ID) merupakan penilaian status desa tidak lagi menggunakan IDM, melainkan Indeks Desa (ID) untuk memberikan gambaran lebih komprehensif. Enam dimensi pengukuran meliputi Layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
Seperti yang diutarakan Bupati Tapin H Yamani, tujuan sosialisasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan desa berkelanjutan yang terukur. Dimana status desa dilihat dari hasil penilaian mencakup tingkat kemandirian desa, seperti desa mandiri, maju, dan berkembang.
Permendesa ini menjadi acuan utama pemerintah pusat dan daerah, dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mulai tahun 2025.
Permendes Nomor 9 Tahun 2024 merupakan langkah strategis yang ditetapkan pada tahun 2024 (dengan implementasi pendataan pertama tahun 2025), sebagai alat ukur baru tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa ini hadir untuk menyederhanakan indikator pembangunan desa, menjadikannya satu indikator tunggal yang lebih akurat dalam mengukur capaian pembangunan desa yang berkelanjutan, paparnya.
Dikatakan H Yamani, sosialisasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi kita semua. Dengan adanya Indeks Desa, kita berharap pembangunan desa lebih terarah sesuai dengan perencanaan nasional dan daerah. Data status desa menjadi valid dan akurat, yang mencerminkan kondisi riil kemandirian desa, termasuk penggunaan dana desa lebih tepat sasaran dalam upaya menaikkan status desa.
Untuk itu Pemerintah daerah mengharapkan komitmen dari seluruh kepala desa dan perangkat desa agar melakukan pendataan Indeks Desa dengan jujur dan objektif. Jika data yang dihasilkan baik tentu akan menghasilkan perencanaan yang baik, dan pada akhirnya, akan membuahkan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat, tandasnya.
“Ikuti sosialisasi ini dengan serius dan dengarkan arahan dari narasumber, jangan malu malu menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada narasumber,” tutupnya.{[her/mb03]}
