Oleh: Sumiati, ST(Pemerhati Sosial dan Masyarakat)
BPTPH Kalimantan Selatan menyiapkan langkah antisipasi dini untuk menghadapi ancaman musim kemarau panjang tahun 2026 yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September. Strategi utama meliputi optimalisasi pompa air, saluran irigasi, serta penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan dengan masa tanam singkat. Selain kekeringan, pemerintah juga mewaspadai ledakan hama dengan mendistribusikan stok pestisida ke berbagai wilayah agar penanganan bisa dilakukan secara cepat.(kalimantan.bisnis.com, 23/04/26)
Mengapa Pertanian Kita Selalu Terancam Setiap Kemarau?
Langkah antisipasi yang dilakukan di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa kebijakan pertanian kita masih bersifat reaktif, bukan strategis. Pemerintah biasanya baru sibuk menyiapkan pompa dan benih setelah ada ancaman kekeringan di depan mata. Ini adalah ciri pola kebijakan sekuler yang lemah dalam perencanaan jangka panjang. Padahal, seharusnya negara sudah membangun cadangan air permanen dan memetakan lahan rawan sejak jauh-jauh hari agar alat serta benih selalu tersedia kapan pun dibutuhkan.
Masalahnya, saat ini pertanian hanya dianggap sebagai sektor ekonomi biasa, bukan urusan hidup mati rakyat. Dalam sistem yang mengejar untung cepat (kapitalisme), lahan sawah sering kali kalah bersaing dengan proyek tambang, properti, atau perkebunan besar. Akibatnya, saluran irigasi banyak yang rusak dan luas lahan produktif terus menyusut, sehingga petani terpaksa berjuang sendirian saat bencana iklim datang.
Kondisi ini membuat petani kecil sangat bergantung pada musim dan harga pasar. Dengan modal yang pas-pasan dan harga pupuk yang mahal, mereka menjadi pihak yang paling rapuh. Saat kemarau panjang, mereka terkena beban ganda, hasil panen pasti turun drastis, sementara biaya untuk mengairi sawah justru naik berkali-kali lipat.
Di sini terlihat bahwa negara hanya berperan sebagai pengatur dan pemberi bantuan sementara, bukan sebagai penanggung jawab penuh. Dalam sistem saat ini, negara tidak hadir secara total untuk menjamin kesejahteraan petani atau menjaga infrastruktur pangan secara menyeluruh. Negara cenderung hanya menonton dan baru turun tangan memberikan bantuan sekadarnya saat krisis sudah terjadi.
Jika pola ini terus dibiarkan, masyarakat luaslah yang menanggung dampaknya. Gagal panen akan membuat harga beras dan bahan pangan melonjak tinggi di pasar. Di saat yang sama, pendapatan petani kecil justru makin merosot hingga mereka terjerat utang, yang pada akhirnya membuat ketahanan pangan daerah kita semakin rapuh dan tidak berdaya.
Solusi Hakiki: Mengembalikan Peran Negara sebagai Pelindung Pangan
Dalam pandangan Islam, negara wajib menjamin ketahanan pangan karena pangan adalah kebutuhan pokok yang menyangkut nyawa rakyat. Keterlibatan negara dalam urusan pangan bukan sekadar pemberi bantuan (reaktif), melainkan penanggung jawab utama.
“Seorang Imam (pemimpin/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Pertanian tidak boleh dianggap sebagai sektor pinggiran apalagi lahan bisnis semata, melainkan sektor strategis yang wajib dikelola langsung oleh negara. Sehingga, akan mengubah sistem yang reaktif menjadi sistem yang kokoh dengan membangun infrastruktur irigasi permanen seperti bendungan, waduk, dan kanal raksasa secara mandiri. Ini bukan sekadar proyek musiman, melainkan pembangunan infrastruktur lintas generasi agar air mengalir merata ke seluruh lahan petani tanpa harus menunggu bantuan pompa saat kemarau tiba.
Negara harus hadir memberikan dukungan penuh kepada petani sebagai bentuk pelayanan, bukan beban. Para petani akan mendapatkan benih unggul, alat pertanian modern, hingga akses air secara gratis agar mereka tetap berdaulat meski cuaca ekstrem melanda. Untuk memastikan ketersediaan pangan, negara akan menjaga setiap jengkal lahan subur dan melarang keras alih fungsi sawah menjadi kawasan bisnis atau tambang yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sawah adalah amanah untuk memberi makan rakyat, bukan komoditas untuk dijual demi keuntungan cepat.
Keadilan ini disempurnakan dengan tata niaga yang syar’i dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Negara akan menindak tegas para mafia pangan, kartel, dan penimbun yang sering mempermainkan harga demi keuntungan pribadi, sehingga petani mendapat harga layak dan rakyat memperoleh pangan murah. Selain itu, sains dan riset teknologi dikembangkan untuk menciptakan benih tahan kekeringan dan sistem peringatan dini yang akurat.
Dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana pengabdian kepada umat, negara mampu menjamin kedaulatan pangan yang hakiki tanpa harus bergantung pada pasar global atau belas kasihan musim.
Wallahu’alam bishawwab
