MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menerima Bantuan Keuangan Pendidikan Kesetaraan (Bapintar) sebesar Rp500 juta dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional 2026.
Wakil Bupati Banjar Idrus Al Habsyi menyambut baik bantuan sebagai bentuk dukungan nyata Pemprov Kalsel terhadap peningkatan akses pendidikan, khususnya pendidikan kesetaraan di daerah.
“Bapintar ini sangat berarti bagi kami guna memperluas layanan pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal,” ujar wabup usai mengikuti upacara di Lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Banjarbaru, Senin.
Menurut Wabup, bantuan yang diterima akan digunakan untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banjar sehingga mampu sejajar dengan daerah lain.
Said menekankan, Pemkab Banjar berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam mendorong pemerataan pendidikan dan memastikan setiap warga mendapatkan kesempatan belajar yang layak.
“Sejalan dengan arahan pemerintah provinsi, kami terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal, agar lebih inklusif dan berkelanjutan,” ucap pendamping Bupati Saidi Mansyur itu.
Upacara Hardiknas dipimpin Sekda Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur Kalsel Muhidin yang dalam amanatnya, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Sekda menyampaikan tema “Melalui Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola potensi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Tanpa keselarasan, program tidak akan efektif dan tidak tepat sasaran serta arah pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional namun tetap responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Sekda juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan, energi, serta pengelolaan sumber daya sebagai fondasi stabilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM. ant
