JAKARTA – Kenaikan biaya operasional maskapai mendorong perlunya kepastian pengaturan tarif tiket pesawat agar tetap terkendali. Kejelasan batas atas dan bawah dinilai penting untuk menjaga keseimbangn antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah perlu segera menetapkan regulasi tarif yang adaptif terhadap dinamika biaya, termasuk kenaikan harga avtur.
Menurut Bambang, dengan adanya insentif seperti PPN dan pembebasan bea masuk suku cadang, kenaikan tarif semestinya dapat ditekan dalam batas wajar. “Kalau itu kita kalkulasikan, maka kenaikan tarif pesawat itu tidak akan terlalu besar, yaitu hanya sekitar satu-dua persen saja. Ini kalau mau adil ya,” kata Bambang di Jakarta.
Ia menilai, kepastian tarif akan memberikan arah yang jelas bagi pelaku industri sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Tanpa pengaturan yang tegas, potensi lonjakan harga yang tidak seragam dapat terjadi di berbagai rute penerbangan.
“Sekarang ini kita juga belum tahu pemerintah mengeluarkan batas atasnya itu berapa. Jadi seakan-akan tidak jelas. Ini tidak benar,” ujarnya.
Bambang menambahkan, sektor pariwisata sangat bergantung pada keterjangkauan transportasi udara. Karena itu, stabilitas tarif menjadi faktor penting untuk menjaga pergerakan wisatawan dan aktivitas ekonomi daerah.
“Pariwisata itu bisa berjalan dengan bagus, jika transportasinya enar-benar dikendalikan dengan baik,” kata Bambang.
Ia juga mendorong penyusunan kebijakan tarif dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk lembaga perlindungan konsumen, agar menghasilkan skema yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Bambang mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjaga harga BBM subsidi tetap stabil, sehingga membantu menahan tekanan biaya transportasi.
Penguatan regulasi tarif diharapkan dapat menciptakan kepastian usaha bagi maskapai, menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, serta mendukung pemulihan sektor pariwisata secara berkelanjutan. rep/mb06
