MAKASSAR – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditutup sementara tetap mendapatkan insentif dari pemerintah sebesar Rp6 juta per hari.
“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Dadan di Unhas, Selasa (28/4).
Dadan menyebutkan per awal April terdapat sekitar 1.720 SPPG ditutup sementara. Namun, mereka tetap diberikan insentif Rp 6 juta per hari untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
“Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” ujarnya.
Dadan menjelaskan penutupan sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, salah satunya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS).
“Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklis. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,” ujarnya.
Secara umum kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara dinilai baik, kata Dadan, baik dari segi menu maupun pelayanan kepada masyarakat. Sertifikasi dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.
“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya.
Perguruan tinggi didorong untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program prioritas nasional melalui pembentukan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di lingkungan kampus.
“Intinya adalah bagaimana perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas Bapak Presiden, salah satunya melalui MBG,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yulianto di SPPG Unhas Makassar, Selasa (28/4), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Menteri Brian menekankan bahwa kampus tidak boleh hanya menjadi penonton. Melalui pembentukan SPPG, perguruan tinggi diharapkan dapat terlibat langsung dalam implementasi program.
“SPPG yang dibentuk di kampus tidak hanya mendukung program, tetapi juga dapat menjadi teaching factory. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat praktik mahasiswa, penelitian, serta pengembangan lebih lanjut program MBG di masyarakat,” jelasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.
“Perguruan tinggi memiliki teknologi, SDM, dan inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan program Makan Bergizi, mulai dari pengembangan peralatan, keamanan pangan, hingga pelatihan dan bimbingan teknis,” katanya.
Dadan bahwa keterlibatan kampus dapat mencakup penyelenggaraan langsung program Makan Bergizi Gratis. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin melalui pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Menurut Dadan, fasilitas SPPG di Unhas merupakan yang pertama di kampus Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Indonesia Timur. Sebelumnya, program serupa telah lebih dulu hadir di Institut Pertanian Bogor serta beberapa perguruan tinggi swasta.
“Ini yang pertama di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur. Saya kira Unhas selalu leading dalam hal tersebut, saya ucapkan selamat,” katanya.
Dadan berharap keterlibatan kampus dapat semakin meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis ke depannya.
“Dari yang saya lihat, ini sudah sangat baik, termasuk pengelolaan limbah dan pengelolaan airnya,” jelasnya.
Dadan menyoroti penggunaan teknologi reverse osmosis dalam pengolahan air, yang membuat air hasil produksi di SPPG tersebut layak langsung untuk diminum maupun digunakan dalam proses memasak.
“Airnya sudah melalui reverse osmosis, jadi aman untuk diminum dan memasak. Ini penting karena kualitas air sering menjadi faktor gangguan pencernaan,” ungkapnya. web
