JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian mengkritik balik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) soal wacana penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi.
Salah satu alasan Kemendiktisaintek karena ada prodi yang dianggap tak relevan dengan kebutuhan industri. Namun, menurut Lalu, alasan itu tak berdasar.
Dia justru mencurigai pemerintah yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya. Bahkan, kata Lalu, boleh jadi prodi yang dimaksud, dibutuhkan di luar negeri.
“Bisa saja suatu prodi masih relevan dengan industri di luar negeri, tetapi industrinya belum berkembang di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, bukan prodinya yang tidak relevan, melainkan kita yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya,” kata Lalu , Selasa (28/7), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Politikus PKB itu mengingatkan pemerintah agar tak gegabah. Menurut dia, penutupan prodi harus didasarkan pada kajian komprehensif dan melibatkan para pemangku kepentingan.
Di sisi lain, Lalu berpandangan, pertumbuhan industri saat ini berlangsung cepat dan dinamis. Menurutnya, pemerintah tak bisa memastikan jenis industri yang akan berkembang di masa depan.
“Pertumbuhan industri sangat dinamis. Pemerintah sendiri belum tentu bisa memprediksi industri apa yang akan muncul ke depan,” jelasnya.
Dia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penyesuaian pendidikan terhadap industri, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong lahirnya industri baru dalam negeri.
“Perlu kajian yang benar-benar mendalam agar kebijakan yang diambil tidak justru merugikan masa depan pendidikan dan kebutuhan jangka panjang,” katanya.
Wacana penutupan prodi yang tak relevan dengan dunia kerja didasarkan karena tingginya angka lulusan dari prodi yang tidak terserap di dunia kerja.
Plt Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco mengatakan, pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang terkait prodi di universitas agar kelulusan terserap maksimal. Selain itu, prodi yang tidak relevan terbuka kemungkinan akan ditutup.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenarnya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4).
Badri juga mengklarifikasi bahwa penutupan prodi hanya opsi terakhir jika suatu program studi tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan.
“Kemdiktisaintek menegaskan penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” kata Badri dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4).
Badri menyatakan penataan program studi di perguruan tinggi dilakukan secara terukur, komprehensif, dan berbasis kajian menyeluruh.
Ia menjelaskan penataan program studi tidak dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi tunduk pada kepentingan industri semata.
“Pendidikan tinggi tetap memiliki mandat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis, serta membangun fondasi peradaban bangsa,” kata dia.
Terpisah, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merespons wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menutup program studi (prodi) yang tidak relevan, salah satunya prodi kependidikan.
Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan penutupan prodi kependidikan tidak bisa dilakukan tanpa pemetaan kebutuhan yang tepat.
Ia menjelaskan sejak setahun lalu, PGRI telah mengusulkan agar penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja.
“Caranya adalah pemetaan kebutuhan di lapangan kira-kira keahlian yang dibutuhkan apa saja, kemudian jurusan yang disiapkan apa saja, dan kira-kira berapa perbandingan tiap jurusan,” kata Dudung saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/4).
Ia mengatakan pemetaan penting untuk memilah mana jurusan kependidikan yang masih punya prospek bagus untuk tenaga kerja dan tidak.
Namun, Dudung mengingatkan fungsi perguruan tinggi tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga menghasilkan ilmuwan hingga akademisi.
“Perguruan tinggi adalah bagaimana menciptakan ilmuwan dan akademisi. Ini juga penting. Jadi dua hal ini yang harus didekatkan dan kami pun akan mendorong kepada Kemendikti nanti untuk bagaimana memetakan antara kebutuhan dengan penerimaan mahasiswa baru,” ujar dia.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti praktik penerimaan mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) yang menurutnya tidak mempertimbangkan keberlanjutan lulusan setelah selesai pendidikan.
Menurutnya, kebebasan yang diberi kepada kampus untuk menerima banyak mahasiswa baru merupakan faktor terjadinya oversupply atau kelebihan pasokan lulusan.
“Kampus-kampus swasta sekarang banyak yang kesulitan murid karena PTN-BH atau kampus-kampus negeri menerima jalur mandiri itu tidak tanggung-tanggung. Ini yang harus menjadi perhatian khusus dulu, jangan tiba-tiba menutup jurusan-jurusan kependidikan,” ucap dia.
Kemdiktisaintek berencana mengkaji ulang untuk menyesuaikan prodi dengan kebutuhan industri. Hal itu didasari tingginya angka lulusan dari prodi yang tidak terserap di dunia kerja. web
