BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan penyusunan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui rapat bersama mitra kerja.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Ilham Noor, menghadirkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, serta Sekretariat DPRD Kalsel.
Dalam rapat tersebut, Pansus I menyoroti sejumlah langkah strategis guna meningkatkan pelayanan publik, penguatan kelembagaan, hingga optimalisasi kinerja aparatur dan legislatif melalui inovasi berbasis digital.
Ketua Pansus I, Ilham Noor, menyampaikan pada sesi akhir pembahasan ini, pihaknya menerima banyak masukan penting dari tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang.
Untuk Badan Penghubung, Pansus I mendorong adanya digitalisasi pelayanan pada mess daerah di Biliton, optimalisasi anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta pengelolaan yang lebih maksimal terhadap dermaga pasar terapung yang telah diresmikan di kawasan tersebut.
“Harapannya, berbagai fasilitas ini dapat menjadi ikon Kalimantan Selatan yang semakin diminati masyarakat luas dan menjadi wajah daerah di tingkat nasional,” ujar Ilham di Banjarmasin,Senin (27/4).
Di bidang kepegawaian, Pansus I juga mencermati kebutuhan tambahan personel di berbagai SKPD. Berdasarkan paparan BKD, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) masih cukup tinggi, sehingga pada tahun 2026 diusulkan penambahan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 250 orang.
Menurut Ilham, langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban kerja perangkat daerah sekaligus mendukung peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan di Kalsel.
Sementara bersama Sekretariat DPRD Kalsel, pembahasan berfokus pada penguatan sistem penunjang kinerja anggota dewan melalui inovasi aplikasi Sijawara atau Sistem Informasi Kinerja Wakil Rakyat.
Aplikasi tersebut dirancang untuk menampilkan capaian kinerja masing-masing anggota dewan melalui dashboard yang terintegrasi, sehingga dapat menjadi instrumen evaluasi sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.
“Ini menjadi terobosan yang baik, karena seluruh kinerja anggota dapat terukur dan berpotensi menjadi bagian dari penilaian Badan Kehormatan,” jelasnya.rds
