BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) III LKPj DPRD Kalimantan Selatan, H. Husnul Fatahillah, menegaskan pentingnya penajaman skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat Pansus III yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, bersama Dinas PUPR Provinsi Kalsel pada Selasa (21/04), dengan fokus pada evaluasi sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan.
Dalam keterangannya, Husnul menyoroti beberapa program pembangunan berskala besar, seperti stadion bertaraf internasional, rumah dinas gubernur, hingga rehabilitasi fasilitas layanan kesehatan.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut tetap memiliki nilai strategis, namun perlu dikaji secara cermat agar selaras dengan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
“Kami melihat pembangunan ini penting dalam jangka panjang, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan dampaknya bagi masyarakat. Jangan sampai program besar justru menggeser kebutuhan yang lebih mendesak,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pansus III mendorong agar pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur representatif dan peningkatan layanan dasar.
Evaluasi yang dilakukan, lanjutnya, bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H. Kartoyo menyampaikan hal senada terkait pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia menilai, setiap program pembangunan harus dirancang secara matang dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang serta kondisi keuangan daerah saat ini.
Menurut Kartoyo, proyek-proyek strategis seperti pembangunan fasilitas olahraga, penunjang pemerintahan, hingga layanan kesehatan perlu tetap dilanjutkan, namun dengan pendekatan yang lebih terukur.
Hal ini dinilai penting agar pembangunan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan yang direncanakan pemerintah, namun harus dilaksanakan secara bijak dan proporsional. Efisiensi anggaran menjadi kunci agar semua sektor tetap mendapatkan perhatian yang adil,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel,M Yasin ToyibIni merupakan rapat pertama yang membahas tindak lanjut atas rekomendasi dari rekan-rekan DPRD pada tahun 2024, yang kemudian kami lanjutkan bersama di
Dinas PUPR.
Sebagai contoh, pada tahun sebelumnya melakukan pelimpahan ke pemerintah provinsi karena progres pekerjaan saat itu telah mencapai 70 persen.
Namun, karena adanya kendala di lapangan, termasuk insiden yang berkaitan dengan penyaluran tenaga, maka hal tersebut menjadi bagian dari evaluasi.rds
