
BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan anggaran serta mendorong percepatan pembangunan di Banua.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Seminar Nasional Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan di Banjarmasin, Senin (20/4).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama PW IKA PMII Kalimantan Selatan.
Menurutnya, forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi antara BPK, eksekutif, legislatif, akademisi, hingga mahasiswa terkait tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Jika hasil audit BPK dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, maka rekomendasi yang diberikan bisa segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak akan mengalami hambatan berarti,” ujar Supian HK.
Ia menambahkan, transparansi dalam pengelolaan APBD merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Melalui pengawasan yang sinergis, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisir, sehingga program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Seminar nasional tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, akademisi Abdul Hafiz Anshari AZ, serta Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, yang menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi terhadap penguatan sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir, di antaranya H. Suripno Sumas, Habib Musa Assegaf, dan Athaillah Hasbi.
Peserta seminar juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, yang mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalsel.rds

