JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mempertimbangkan langkah hukum usai dilaporkan ke polisi terkait dugaan penistaan agama atas ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.
“Kami akan pertimbangkan karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi,” ujar JK, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.
JK mempertimbangkan mengadukan balik para pembuat laporan dugaan penistaan agama atas nama dirinya karena merasa difitnah.
“Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua memfitnah saya,” katanya. Walaupun demikian, JK menyatakan menyerahkan semua itu kepada tim kuasa hukumnya.
Selain itu, JK tetap tidak melarang masyarakat yang mau melaporkan dirinya kepada polisi. “Banyak masyarakat yang mau (melapor, red.) karena tersinggung,” ujarnya.
“Masyarakat tidak bisa ditahan kalau dia mau,” katanya melanjutkan.
Sementara itu, JK menjelaskan bahwa dirinya hanya membicarakan perdamaian saat memberikan ceramah di Masjid UGM dan membantah telah melakukan penistaan agama.
“Acara di UGM itu, acara ceramah pada bulan puasa, seperti dilakukan di mana-mana, di masjid. Saya diundang, datang, karena temanya adalah perdamaian. Jadi, khususnya temanya tentang langkah-langkah ke perdamaian,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan sempat membahas sejumlah konflik di dunia, termasuk 15 konflik di Indonesia.
“Ada konflik karena ideologi kayak Madiun, ada konflik karena wilayah kayak Timtim (Timor Timur), ada konflik karena ekonomi kayak di Aceh. Saya jelaskan satu per satu,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan sempat membahas konflik di Indonesia yang terjadi karena agama, seperti di Maluku dan Poso.
Saat membahas hal tersebut, JK menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik memiliki konsep terkait mati karena membela agama. Konsep tersebut dalam Islam dikenal dengan syahid, sementara pada Kristen dinamakan martir.
“Saya berada di masjid dan jamaah tidak mengerti martir. Jadi, saya katakan, ya karena hampir sama, syahid dan martir hampir sama. Cuma beda caranya,” ujarnya.
“Jadi, hanya istilah saja, tetapi karena saya di masjid maka saya pakai kata syahid. Karena kalau saya pakai kata martir, jamaah tidak tahu,” katanya melanjutkan.
Ia mengatakan konflik di dua daerah (Maluku dan Poso) itu berlarut dan tidak ada yang bisa mendamaikan. JK pun saat itu memutuskan untuk turun tangan penyelesaian konflik.
“Benar enggak saya menista agama? Saya damaikan ini, apa saya menista agama? Saya pertaruhkan jiwa saya dengan Hamid, masuk ke daerah yang Anda lihat tadi itu. Masuk ke daerah itu. Tidak ada Menteri, Presiden Gus Dur, Ibu Megawati tidak ada yang bisa,” kata JK.
JK mengatakan konflik di dua daerah itu terjadi karena masyarakat berpikir tengah berperang untuk agama. Ada anggapan di antara masyarakat di daerah itu siapapun yang meninggal dianggap syahid atau menjadi martir.
Ia menggunakan kata syahid karena tengah berada di masjid.
“Dia pikir ini perang agama. Siapa yang meninggal akan syahid untuk Islam. Kristen menamainya martir. Tapi sebenarnya saya berada di masjid dan tidak mengerti martir. Yang saya katakan ya karena hampir sama, syahid dan martir hampir sama. Cuma bedanya caranya,” kata JK.
“Kalau syahid semua sama, mati karena membela agama. Itu syahid. Martir juga begitu, membela, mati karena membela agama. Jadi hanya istilah saja,” imbuh dia.
Ia menekankan apa yang disampaikannya bukan tentang dogma dan ideologi agama. Menurutnya, tidak ada ajaran di antara kedua agama untuk saling membunuh.
“Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh? Kenapa mereka saling membunuh? Ada enggak Islam dan Kristen? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama,” katanya.
Sebelumnya, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi melaporkan JK ke kepolisian.
Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat menyebut pernyataan JK dinilai menyinggung ajaran Kristen dan menimbulkan kegaduhan dalam ceramah di Masjid UGM yang membicarakan konflik Poso dan Ambon. Ia menegaskan ajaran Kristen tidak pernah membenarkan membunuh sebagai jalan menuju surga.
Selain itu, pada 14 April lalu laporan serupa muncul dari Sumut. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara ikut melaporkan JK ke Polda Sumut dengan tuduhan menistakan ajaran agama.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik melalui dialog, bukan jalur hukum.
“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4). web
