BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (14/04).
Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025, khususnya dalam mitigasi dan penanganan bencana yang semakin kompleks.
Ronny juga menanggapi rekomendasi DPRD, terutama terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, H Heriansyah menjelaskan pelaksanaan tugas Kesbangpol yang mencakup pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, deteksi dini konflik sosial, stabilitas politik serta pembiaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Sepanjang 2025, pengelolaan ormas masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya pelaporan administrasi, perlunya peningkatan pembinaan serta potensi gesekan antar kelompok.
Hal tersebut menuntut peran aktif Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas daerah. Namun, keterbatasan anggaran berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan program, baik di BPBD maupun Badan Kesbangpol.
Hal ini, sebut Heri (sapaan akrabnya) menjadi catatan penting dalam pembahasan LKPj 2025, karena berkaitan dengan capaian indikator kinerja pemerintah daerah.
Wakil Ketua Pansus I, H Rais Ruhayat mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang. “Karena ini sudah menjelang musim kemarau, prakiraan BMKG sangat panjang musim kemaraunya.
Diperkirakan dari bulan Mei sampai September, dengan tingkat hujan yang sangat rendah dan kekeringan yang tinggi, untuk potensi karhutla dan kebakaran sudah sangat tinggi juga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rais menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam LKPj 2025, sekaligus dasar penguatan program ke depan.
Terkait Kesbangpol, ia mendorong agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas program prioritas, khususnya dalam menjaga stabilitas daerah.
“Untuk Badan Kesbangpol tadi, lagi-lagi kita terkendala dengan efisiensi anggaran, kita mencoba untuk bekerja seefisien mungkin tapi mendapatkan hasil yang maksimal,” ujarnya. rds
