JAKARTA – Pengamat memperkirakan pertumbuhan industri properti cenderung melambat tahun ini. “Tahun lalu pertumbuhannya mungkin berkisar antara 10-12 persen ya, mungkin tahun ini lebihsedikit melambat. Mungkin perkiraannya antara 9-10 persen gitu,” ujar Pengamat properti Anton Sitorus.
Anton menilai tertahannya laju properti salah satunya karena proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 yang tidak jauh berbeda dengan pada 2025, yakni berkisar di angka 5 persen.
“Kalau kita mengacu kepada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ini kan kurang lebih sama tahun lalu. Tahun lalu perkiraan 5 sampai 5,1 (persen). Tahun ini juga perkiraannya antara 5 sampai 5,1 persen pertumbuhan PDB kita. Jadi dengan kondisi ekonomi dan bisnis yang diperkirakan akan sama, mungkin pertumbuhan sektor propertinya juga enggak akan jauh beda git,” ujarnya.
Menurut Anton, perlambatan juga tak lepas dari daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19. Kemudian, inflasi harga yang cukup tinggi juga turut berpengaruh.
Selain itu, masyarakat juga terimbas kondisi ekonomi Indonesia yang memaksa banyak perusahaan melakukan PHK terhadap pekerjanya hingga menutup perusahaannya.
“Kalau kita lihat secara umum kan daya beli ini sekarang memang boleh dibilang lagi di bawah, masih agak lemah gitu kan. Nah ya ini memberikan pengaruh yang kuat sekali kepada sektor properti. Kalau daya belinya belum naik lagi gitu, belum bangkit lagi, ya penjualan di sektor properti juga pasti akan terimbas,” jelasnya.
Sementara, Pengamat properti Aleviery Akba menaksir pertumbuhan properti stabil tahun ini dan berpotensi naik sekitar 1,5-2 persen dibandingkan tahun lalu.
Menurut Aleviery, hal ini didorong oleh insentif pemerintah seperti diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun hingga program perumahan rakyat.
“Pertumbuhan properti diperkirakan stabil dan berpotensi naik sekitar 1,5-2 persen dengan peluang naik di atas 2 persen, didukung kebijakan pemerintah dan program perumahan rakyat,” ujar Aleviery.
Diskon pajak properti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan yang Ditanggung Pemerintah Tahun Angaran 2026.
Dalam beleid itu, pemerintah menanggung 100 persen dari PPN yang terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.
Menurutnya, kebijakan diskon PPN cukup efektif karena memberikan stimulus langsung ke pembeli dan sektor terkait, mendorong transaksi properti yang lesu, dan berkontribusi signifikan pada stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, meski insentif pemerintah dinilai mampu mendorong transaksi properti, kebijakan tersebut hanya berlaku setahun yang menimbulkan ketidakpastian pasar. “Kebijakan ini hanya berlaku setahun, tidak ada kepastian yang membuat pasar bergejolak kecang,” ungkapnya.
Data survei Bank Indonesia pada kuartal III-2025 menyebut pertumbuhan harga properti residensial primer melambat menjadi 0,84 persen year-on-year (yoy). cnn/mb06
