BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyebutkan realisasi belanja APBN di Kalsel hingga 30 November 2025 mencapai Rp36,89 triliun atau 89,06 dari pagu.
“Belanja negara hingga akhir November 2025 tersebut tumbuh positif sekitar 0,26 persen (yoy), hal itu ditopang peningkatan transper ke daerah (TKD)( sebesar 2,77 persen,” ujarnya di Banjarmasin, Senin (22/12).
Hal itu disampaikannya pada media briefing dengan sejumlah wartawan terkait realisasi APBN regional Kalimantan Selatan hingga 30 Nopvember 2025.
Media briefing tersebut juga dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Syamsinar, Kabid Kepabeaanan dan Cukai, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Abien Prastowidodo.
Catur menyebutkan TKD hingga November 2025 di Kalsel mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 79,80 persen atau mencapai Rp29,43 triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah Kalsel Rp29,43 triliun atau 96,29 persen dari pagu sebesar Rp30,56 triliun. Pemko Banjarbaru menjadi daerah dengan capaian realisasi TKD tertinggi mencapai 98,43 persen dan Kabupaten Balangan terendah sekitar 93,29 persen.
Catur menjelaskan, penyaluran TKD sampai dengan bulan November di Kalsel masih didominasi oleh dana bagi hasil (DBH) mencapai 57,22 persen atau sebesar Rp16,84 triliun dan DAU sekitar 28,14 persen atau Rp8,28 triliun.
Secara rinci, Catur menyebutkan, realisasi penyaluran DBH di Kalsel mencapai Rp16,84 triliun atau 97,48 persen, dengan dominasi penyaluran DBH barasal dari DBH Sumber Daya Alam Minerba – Royalti yang sebesar Rp14,79 triliun atau 87,83 persen.
Kemudian, dana alokasi umum (DAU) terealisasi sebesar Rp8,28 triliun atau 96,68 persen dengan penyaluran DAU didominasi oleh DAU
skema block grant yang mencapai 87,45 persen dari total penyaluran DAU.
Dana alokasi khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp334,81 miliar atau 79,47 persen dan penyaluran DAK Fisik tertinggi secara nominal pada bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp225,81 miliar sedangkan secara capaian persentase Bidang Sanitasi tertinggi yang mencapai 95,38 persen atau Rp26,45 miliar.
DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp2,44 triliun atau 93,09 persen. DAK Non Fisik terbesar digunakan untuk pembayaran tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp1,33 triliun atau mencapai 54,68 persen
dari total penyaluran DAK Non Fisik.
Menyinggung dana desa, Catur menyebutkan Dana Desa terealisasi sebesar Rp1,35 triliun atau 91,13 persen. Dana Desa tahap 1 telah salur seluruhnya pada 1.871 Desa.
Penyaluran tahap 2 untuk earmark telah salur pada 1.782 Desa tersisa 89 Desa belum salur dan untuk non-earmark telah salur pada 1.154 Desa. Sementara itu Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp179,44 miliar atau 98,45 persen.
Untuk Pendapatan Negara hingga 30 November 2025 terealisasi sebesar Rp13,07 triliun atau 59,44 persen dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. ani
