Kunjungan kerja (Kunker) tersebut dipimpin langsung Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Yanto Permono, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di bidang kesehatan.
Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel disambut Direktur RSUD H Boejasin, drg Budi Rukhyat, MA, bersama jajaran manajemen dan tenaga medis rumah sakit dan juga dihadiri perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Ristanti Sulistyo Rini, SE, MM.
Dalam pertemuan koordinasi, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan pendalaman terhadap pengelolaan program pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh RSUD H Boejasin.
Pembahasan meliputi mutu pelayanan kepada pasien, pelaksanaan layanan BPJS Kesehatan serta upaya rumah sakit dalam memastikan pelayanan yang optimal, merata dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pengelolaan tarif pelayanan kesehatan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan tarif dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan layanan rumah sakit daerah.
Aspek pembagian jasa pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan turut menjadi perhatian. Komisi IV menegaskan bahwa sistem pembagian jasa pelayanan yang adil dan transparan akan berdampak positif terhadap motivasi kerja tenaga kesehatan dan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekreraris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Bambang Yanto Permono mendorong pihak RSUD H Boejasin untuk terus melakukan peningkatan pelayanan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun inovasi layanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien.
Melalui kegiatan monitoring dan koordinasi ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel berharap RSUD H Boejasin Kabupaten Tanah Laut dapat terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi bagi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam merumuskan kebijakan dan dukungan anggaran sektor kesehatan di masa mendatang. rds/ani
