JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendukung jasa penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) di Indonesia melalui penyiapan perizinan.
“Kalau dari kita dari BKPM yang secara umum adalah kita menyiapkan perizinannya. Jadi nanti ada hal yang menarik sepenuhnya begitu katakanlah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mendesain bagaimana wilayahnya nanti mau disiapkan, kemudian nanti dilelangkan dan seterusnya sampai jadi, itu ada perizinan-perizinan yang ada di situ,” ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan di Jakarta, Selasa
Berita Lainnya
Kemudian nantinya implementasi dari regulasi pemerintah itu akan diterapkan juga di dalam perizinan yang ada di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang ada di bawah Kementerian Investasi.
“Jadi pada dasarnya kita mendukungnya dari sisi perizinan,” kata Nurul Ichwan.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan Indonesia memiliki peluang memasarkan jasa penyimpanan karbon.
Indonesia memiliki peluang dalam hal kapasitas penyimpanan karbon dengan biaya yang kompetitif, sehingga berpeluang besar memasarkan jasa penyimpanan karbon ke luar negeri dan menjadikannya sebagai sektor strategis.
Demi mencapai itu, maka diperlukan pembangunan ekosistem kuat, termasuk regulasi yang menarik bagi swasta agar mau berinvestasi dalam teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dalam rangka mempercepat transisi energi dan mendukung target Net Zero Emission (NZE).
Kerja sama dengan Uni Eropa (UE) disebut dapat memperkuat regulasi nasional agar lebih menarik bagi swasta untuk berinvestasi dalam CCS.
Selama 20 tahun ke depan, Indonesia berkomitmen menerapkan pembangunan rendah karbon. Salah satu komponen utama dalam upaya pengurangan emisi adalah percepatan transisi energi. ant/rds
