BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi menyebutkan, realisasi belanja APBN di Kalsel hingga 30 April 2025 mencapai Rp 10,11 triliun atau 26,75 persen dari pagu.
“Belanja APBN di Kalsel sebesar Rp 10,11 triliun tersebut di dominasi belanja transfer ke daerah,” ujarnya pada media briefing APBN regional Kalimantan Selatan, Rabu (28/5).
Pertemuan tersebut di hadiri Walikota Banjarmasin HM Yamin, Kepala Perwakilan Kemenkeu I dan juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan Dwijo Muryono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng Samsinar, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng Kusumawardhani.
Syafriadi mengatakan, dari belanja APBN tersebut sebesar Rp 8,1 triliun merupakan belanja transfer, dan Rp 2,003 triliun merupakan belanja pemerintah pusat (BPP).
Pada tahun 2025, lanjutnya, pagu untuk belanja APBN di Kalsel menurun 9,19 persen, dan penurunan ini turut berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalsel hingga Maret 2025.
Ia mengakui jenis belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 80,18 persen dari total belanja APBN.
Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kinerja penyerapan belanja APBN terus di jaga agar terus memberi dampak positif bagi perekonomian Kalsel.
Adapun realisasi BPP di Kalsel terdiri atas Belanja Pegawai sampai 30 April 2025 sebesar Rp 1,41 triliun atau 36,01 persen. Realisasi ini meningkat dari 2024 di pengaruhi oleh rapelan TPG non-PNS pada Kemenag dan LLDIKTI, kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK.
Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 0,53 triliun atau 10,81 persen atau menurun dari 2024. Hal itu di pengaruhi oleh adanya efisiensi belanja dan belum adanya realisasi dari satker pagu terbesar Rp 2 triliun untuk program swasembada pangan.
Ia menambahkan, alokasi program swasembada pangan tersebut untuk cetak sawah dan optimasi lahan (oplah) di Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025.
Menyinggung pendapatan negara di Kalsel, Syafriadi menjelaskan hingga 30 April 2025 pendapatan negara di Kalsel mencapai Rp 3,337 triliun atau sekitar 15,16 persen dari target.
Realisasi pendapatan negara di Kalsel tersebut, sebagian besar berasal dari pajak yang mencapai Rp 2,391 triliun, bea dan cukai sekitar Rp 363,96 miliar, dan pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp 581,99 miliar. ani
