BANJARBARU – Menyikapi proses demokrasi pilkada Banjarbaru yang akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengambil sikap untuk mendukung pembangunan yang terus berkelanjutan dan mengutamakan kemaslahatan umat.
Hal itu disampaikan oleh presidium Majelis Wilayah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Kalimantan Selatan Prof Ani Cahyadi, usai menghadiri halal bihalal KAHMI Kota Banjarbaru, Sabtu (12/4).
Ani Cahyadi menyampaikan bahwa, mengingat Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan serta gerbang Ibukota Negara (IKN), jangan sampai terisi kekosongan dalam pemerintahan yang akan berdampak pada pembangunan kota itu sendiri.
“Proses demokrasi di Banjarbaru akan berlangsung pada PSU beberapa hari mendatang, kita berharap kepemimpinan definitif agar pembangunan ibu kota provinsi Kalsel ini terus berjalan, apalagi kita sebagai pintu gerbang IKN,” ujarnya.
Ia menegaskan, HMI sangat menghargai proses demokrasi yang berjalan di Indonesia hari ini terkhusus demokrasi yang berjalan di Banjarbaru, namun jangan sampai kepentingan-kepentingan oleh segelintir orang maupun kelompok malah menimbulkan mudarat, menghambat pembangunan maupun program program yang lebih besar untuk kemaslahatan umat.
“Banjarbaru perlu kepemimpinan yang definitif, jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan yang malah menimbulkan mudarat lebih besar dan mengorbankan kemaslahatan umat,” terangnya.
Terpisah, Abdi Aswadi Ketua BADKO HMI Kalsel turut menegaskan pandangan, Banjarbaru sebagai kota sentral Kalimantan Selatan saat ini sudah menjadi perhatian nasional dan HMI khusunya, mengingat dalam proses pemilukda di Banjarbaru juga menjadi pelajaran hukum baru baik bagi penyelenggra maupun masyarakat, namun ia mengingatkan Banjarbaru yang akan menghadapi PSU beberapa hari kedepan, jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan yang berdampak pada terhambatnya pembangunan hanya karena kepentingan-kepentingan politik.
“Banjarbaru memang menjadi perhatian kita di internal dalam menghadapi PSU kedepan, jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan, apalagi berdampak pada pembangunan yang malah merugikan masyarakatnya, apalagi kita di hadapkan dengan satu paslon dan satu kotak kosong dalam pemilihan nanti, kiranya masyarakat banjarbaru bisa dengan bijak menggunakan hak pilihnya dalam PSU nanti agar Walikota definitif bisa segera melayani kepentingan publik,” ucapnya.
Menurutnya, sikap HMI hari ini terhadap proses demokrasi di Banjarbaru bukan tidak berdasar, sebagimana tujuan HMI itu sendiri yang lebih memprioritaskan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
“Sesuai dengan tujuan HMI itu sendiri, kita tegas untuk mengawal kemaslahatan umat dan bangsa,” pungkasnya. rds
