JAKARTA – Perum Bulog kembali menyalurkan beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) mulai awal Ramadan atau Maret 2025, setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 7 Februari 2025.
Program ini dilanjutkan dengan total penyaluran sebanyak 150 ribu ton beras ke tiga zona di seluruh Indonesia.
“Dengan ini pemerintah bersama Perum Bulog memastikan semua wilayah Indonesia akan menerima penyaluran beras dari program SPHP. Tentunya masyarakat dapat memperolehnya dengan harga yang lebih terjangkau sesuai ng telah ditetapkan pemerintah,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta.
Arief menjelaskan keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta arahan Presiden Prabowo Subianto agar stabilitas pangan tetap terjaga selama Ramadan hingga Idulfitri.
Dari total 150 ribu ton beras SPHP yang disalurkan, zona 1 yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dialokasikan sebanyak 50 ribu ton. Penyalurannya dimulai pada 3 Marethingga 29 Maret 2025.
Sementara itu, zona 2 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan mendapat alokasi 84,5 ribu ton.
Zona 3, yakni Maluku dan Papua, mendapatkan 15,5 ribu ton. Penyaluran di kedua zona ini telah dimulai sejak 24 Februari dan akan berlangsung hingga 29 Maret 2025.
Bulog diminta menyalurkan beras SPHP melalui berbagai jalur, termasuk Operasi Pasar Pangan Murah yang dilaksanakan di jaringan kantor/gerai PT Pos Indonesia dan PT Pupuk Indonesia, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI), serta dinas pemerintah daerah.
Selain itu, distribusi juga dilakukan melalui pedagang pengecer di pasar tradisional, pasar modern, kios pangan, serta outlet binaan pemda. Bulog pun diminta untuk lebih mengoptimalkan penyaluran melalui pedagang eceran di pasar tradisional.
Sebelum program SPHP dihentikan sementara pada 6 Februari lalu, realisasi penyaluran beras SPHP di tingkat konsumen telah mencapai 89,2 ribu ton.
Pemerintah pusat bersama Satgas Pangan Polri akan melakukan pengawasan berkala terhadap harga beras SPHP agar tetap sesuai dengan ketentuan.
Untuk harga beras SPHP yang dijual di Operasi Pasar Pangan Murah, ditetapkan Rp12 ribu per kilogram (kg) di zona 1, Rp12.300 per klogram di zona 2, dan Rp12.600 per kg di zona 3.
Sementara itu, harga di tingkat pedagang pengecer mengacu pada harga eceran terginggi (HET) beras medium, yakni Rp12.500 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Harga Rp13.100 per kg diberlakukan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Sedangkan di Maluku dan Papua, harga ditetapkan Rp13.500 per kg. cnn/mb06
