BANJARBARU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan meminta Pertamina menambah kuota Liquid Petroleum Gas (LPG), sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru Syamsuri mengatakan, pihaknya secara resmi sudah meminta kepada Pertamina untuk menambah kuota LPG agar kebutuhan terpenuhi.
“Kami sudah meminta Pertamina menambah kuota saat rapat dengar pendapat bersama Disperdagin Kota Banjarbaru membahas persoalan LPG, sehingga kebutuhan bahan bakar itu terpenuhi,” ujarnya, Sabtu (22/2).
Menurutnya, pihaknya mendapat informasi dari Pertamina terkait pengurangan kuota LPG pada 2025 di banding 2024 saat rapat yang di ikuti pangkalan dan agen LPG pada Jumat (21/2) kemarin.
“Pengurangan kuota berkisar satu persen dan penyebabnya kami tidak tahu. Namun kami minta agar kuota bisa di tambah karena pertumbuhan Banjarbaru yang penduduknya makin banyak,” ucap Syamsuri.
Ia menyebutkan, penduduk Banjarbaru yang sudah berstatus sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel semakin bertambah, sehingga juga dipastikan kebutuhan LPG semakin meningkat ke depannya.
“Kami minta Pertamina menambah kuota LPG berdasarkan data orang yang layak menerima terutama yang tidak mampu, di samping semakin banyaknya orang yang bermukim di Banjarbaru,” ujarnya.
Syamsuri menambahkan, pengurangan kuota itu berpotensi membuat LPG menjadi langka di tambah kesulitan mendapatkan, salah satunya akibat kebijakan pemerintah yang melarang penjualan di tingkat pengecer.
Di sisi lain, lanjut dia, juga ada kasus agen dan pangkalan yang diduga nakal dengan cara menaikan harga lebih tinggi karena berinvestasi sebagai agen, apalagi pangkalan gas memerlukan dana yang tidak sedikit.
“Penjualan LPG dari agen ke tingkat pangkalan dengan harga tinggi dan berimbas penjualan di pangkalan juga tinggi, sehingga pengecer juga mau tidak mau menaikkan harganya kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara, Sales Manager Area Kalsel dari Pertamina Patra Niaga Bondan Tri Wibowo mengatakan, kuota LPG setiap daerah di atur pemerintah dengan pertimbangan pendanaan yang berasal dari APBN.
“Pertamina mendistribusikan LPG sesuai kuota, dan kami menjamin sampai ke masyarakat. Selain itu bersama pemko juga ikut memonitor ketersediaan khususnya LPG yang bersubsidi,” jelasnya. ant
