JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui tengah menggodok skema baru penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Revisi skema itu dilakukan guna memperbesar cakupan penyaluran program KPR subsidi itu. Akibat dari proses revisi itu, FLPP 2025 belum dapat berjalan sepenuhnya. Pemerintah hanya bisa mengucurkan pembiayaan perumahan pada 7.000 unit rumah yang ditetapkan menjadi saldo awal.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur. “Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru dalam keterangan resmi, Kamis.
Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.
Pada saat yang sama, Heru juga menekankan pada Bank Penyalur untuk dapat mengingatkan pengembang yang bekerja sama memastikan kualitas dan kuantitas bangunan sesuai dengan peundang-undangan yang berlaku.
“Untuk kami menghimbau kepada Bank Penyalur untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan segera melakukan akad kredit dengan tetap memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terbosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” tambahnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memang sempat mengelukan penyaluran FLPP yang tersendat dan belum terealisasi dengan optimal pada tahun ini. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Joko Suranto menjelaskan hal itu dikarenakan saat ini pemerintah masih menggodok revisi skema porsi pembiayaan FLPP dari 75% PBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.
“Kalau ada rencana kuota FLPP mau ditambah atau skema porsi sumber pembiayaan mau diubah ya silakan saja, itu kan opsi-opsi lain. Tetapi yang sudah ada [disetujui] kami harap realisasi penyalurannya dipercepat saja,” jelasnya
Pasalnya, Joko menjelaskan akibat penundaan penyaluran itu setidaknya sebanyak 17.000 unit rumah siap huni batal akad dan tersalukan kepada masyarakat. Apabila penggodokan skema itu tak kunjung rampung, dirinya khawatir hal itu bakal kuota FLPP tak dapat sepenuhnya tersalurkan dengan baik.
“Kalau kita average [rata-rata] kan setiap bulan, dari 220.000 itu menjadi sekitar 17.000. Berarti kan 17.000 manusia menunggu dengan sia-sia, delay kan [penyaluran rumahnya]? Jadi 17.000 rumah harus di-maintenance, 17.000 PPh tidak terbayar,” tegasnya. bisn/mb06
