Kriteria Penghapusan Utang UMKM

JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Me­ne­ngah (UMKM) Maman Abdurrahman mem­be­berkan kriteria UMKM yang masuk dalam daf­tar hapus buku penghapusan piutang UMKM.

“Sebanyak kurang lebih 1 ju­ta nasabah pengusaha UMKM ya­ng sbelumnya telah tercatat ma­suk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan men­da­pat­kan fasilitas penghapusan piu­tang,” kata Menteri Maman di Ja­karta, Kamis (9/1/2025).

Berita Lainnya

Jelang Ramadhan,Waspadai Harga Beras dan Gula

19 Januari 2026

Trio Motor Luncurkan All New Honda Vario 125

19 Januari 2026

Adapun pengusaha UMKM ya­ng mendapat penghapusan piu­tang, yaitu mereka yang sudah ma­suk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan be­be­rapa kriteria.

“Kriteria pertama, dalam Pe­ra­turan Pemerintah Nomor 47 Ta­hun 2024 tentang Peng­ha­pus­an Piutang Macet pada MKM disebutkan bahwa maksimal piu­tang adalah Rp500 juta,” jelas Maman.

Kriteria kedua, UMKM ter­se­but sudah masuk daftar hapus bu­ku yang dimiliki Bank Himbara se­jak 5 tahun yang lalu sebelum PP ini ditetapkan. Sedangkan kri­te­ria ketiga yaitu nasabah UMKM tersebut sudah tidak me­mi­liki kemampua untuk mem­ba­yar, serta tidak lagi memiliki agun­an.

Menteri UMKM Maman me­negaskan, Kementerian UMKM memiliki tanggung ja­wab untuk memberikan motivasi dan pemberdayaan pengusaha-pe­ng­usaha UMKM yang sudah me­ng­ajukan pinjaman yang tidak ter­masuk dalam daftar peng­ha­pus­an piutang.

Menurutnya jika melihat prin­sip kadilan, ada 1 juta UMKM ya­ng mendapat penghapusan piu­tang. Namun bagi pengusaha UMKM yang tidak mendapatkan pe­nghapusan piutang, terbuka un­tuk mengakses fasilitas pin­jam­an agar dapat tumbuh melalui Kre­dit Usaha Rakyat (KUR).

“Bagi pengusaha UMKM ya­ng telah mendapatkan KUR, ti­dak dapat masuk dala kriteria pe­ng­hapusan piutang, karena te­lah memiliki asuransi atau ja­min­an,” ujar Maman.

Menteri UMKM Maman ju­ga menjelaskan bahwa bagi pe­ne­rima KUR di bawah Rp100 ju­ta, tidak perlu menggunakan agun­an, dan hanya dikenakan bu­nga flat sebesar 6 persen. Jika ada ang menemukan ke­ti­dak­se­su­aian dengan aturan tersebut, ma­ka dapat melaporkan ke Ke­men­terian UMKM.

Lebih lanjut, ia mengatakan ba­hasa Kementerian UMKM ha­dir untuk memitigasi jika terjadi ke­tidaksesuaian dalam im­ple­men­tasi kebijakan yang sudah dibuat. Se­lain itu Kementerian UMKM juga mengajukan kepada OJK un­tuk membuat sistem yang ber­na­ma Innovative Credit Scoring (ICS).

“Ke depan, para pengusaha UMKM diharapkan dalam m­e­ng­akses pembiayaan tidak hanya di­lihat dari agunan, melainkan me­nggunakan data alternatif se­per­ti penggunaan listrik, aktivitas te­le­komunikasi, BPJS, dan tran­sak­si e-commerce,” pungkasnya. lp6/mb06