JAKARTA – Mulyono, driver ojek online (ojol) resah seminggu belakangan ini. Pemicunya, pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa pemerintah tak akan mengizinkan pengemudi ojol membeli pertalite lagi.
Keresahan muncul karena pertalite merupakan bahan bakar yang ia pakai dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sebagai pengemudi ojol.
Ia mengaku sebulan bisa ‘minum pertalite sampai lima kali, dengan Rp20 ribu per sekali pengisian. Jika ditotal, Mulyono menghabiskan Rp100 ribu setiap bulannya untuk membeli pertalite.
Sedangkan pemasukannya dari ojol tak terlalu besar. Ia mengaku bisa mengantongi Rp3 juta per bulan, tapi itu adalah pendapatan kotor.
“Berat (kalau ojol gak boleh beli pertalite lagi). Kita kan (penghasilan ojol) tergantung banyaknya orderan,” kata Mulyono.
“Tapi kenyataan di lapangan orderannya agak jarang. Kita kan ada GoFood, GoSend, GoRide itu beda-beda juga. Ada yang stabil (orderannya), ada yang gak stabil,” keluh pria asli Jakarta itu.
Mulyono pasrah. Ia mengaku sudah bersia mencari alternatif lain andai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak berpihak pada ojek online.
Bapak empat anak itu berniat berpaling ke SPBU Vivo. Ia menegaskan bahan bakar yang dijual kompetitor PT Pertamina (Persero) itu masih cukup terjangkau untuk ojol.
“Kalau (ojol tak boleh beli pertalite), saya terpaksa pakai opsi B, saya pindah ke Vivo, gak pakai (BBM) Pertamina. Vivo buat saya lebih murah. Sebagian driver (sekarang) memang pakainya Vivo. Standar buat ojol, (kualitasnya) bagus dan harganya gak mahal,” tandasnya.
Segendang sepenarian dengan Mulyono, Eko, perantau dari DI Yogyakarta ikut gelisah dengan rencana pelarangan pembelian pertalite tersebut. Ia mengatakan BBM subsidi Pertamina masih jadi tumpuan para driver ojol, terutama di daerah penyangga Jakarta untuk bekerja.
Ia sudah 12 tahun menetap di Jakarta. Eko bahkan membangun keluarga kecil di ibu kota, yakni mempunyai seorang istri dan dua buah hati.
“Saya sebulan cuma bisa dapat Rp2 juta dari ojol, itu (penghasilan) kotor. Berat buat saya, apalagi masih ngontrak. Saya bayar Rp1,1 juta per bulan buat ngontrak di Pamulang,” jelasnya.
Eko berharap keadilan. Ia menegaskan pemerintah harus hadir untuk rakyat.
Tidak hanya berbentuk BBM subsidi, Eko membutuhkan kepastian status. Ia dan rekan sesama pengemudi dalam jaringan (darng) tak mau lagi menjadi pekerja mitra, melainkan minta diakui sebagai karyawan perusahaan.
“Untuk pemerintah intinya buat rakyat ya harus murah, sesuai standar (kemampuan) rakyat. Mau BBM, sembako, semuanya yang penting terjangkau buat rakyat. Supaya rakyat gak dibebankan gitu, ringan hidupnya,” pesan Eko.
“Kalau dulu kita masih dapat tunjanganhari raya (THR) dari perusahaan. Sekarang dapat orderan saja susah. Jadi, kami minta kepastian status, bukan lagi pekerja mitra,” tandasnya. cnn/mb06
