JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap, banyak terjadi pembatalan kegiatan-kegiatan pemerintah di hotel imbas adanya surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang meminta kementerian/lembaga untuk menghemat anggaran perjalanan dinas (Perdin).
Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran, menyampaikan, kegatan yang telah direncanakan di sejumlah hotel akhirnya dibatalkan akibat adanya kebijakan itu. “Kita melihat saat ini sudah cukup banyak terjadi pembatalan kegiatan di hotel, sebagai imbas dari surat tersebut,” kata Maulana.
Dia menuturkan, kegiatan pemerintah di hotel-hotel biasanya akan dimulai pada kuartal II dan terus meningkat hingga kuartal IV, sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Namun akibat adanya kebijakan itu, banyak kegiatan pemerintah akhirnya dibatalkan.
Pembatalan tersebut, lanjutnya, tentu memberikan dampak signifikan tidak hanya terhadap pendapatan hotel, tetapi rantai pasok bisnis hotel seperti bisnis makanan dan minuman, usaha mikro kecil dan menengah, serapan tenaga kerja, hingga kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Maulana mengharapkan, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap bisnis hotel dan rantai pasoknya.
“Kita berharap ada satu jalan keluar, ya. Bagaimana pemerintah mendapatkan efisiensi, tapi juga melihat ekonomi di setiap daerah juga tetap ada,” ujarnya.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam surat Nomor S-1023/MK.02/2024 telah menginstruksikan semua kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024.
Dalam suratnya, Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga melihat kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas ada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing kementerian/lembaga.
“Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan,” tulis Sri Mulyani dalam suratnya.
Adapun, surat yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024. Dalam arahannya, Kepala Negara meminta agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024. bisn/mb06
