Oleh: Abdurrahman, S.S.T., M.Si (Pemerhati Ekonomi Kependudukan)
Indonesia masuk daftar 20 negara yang paling tidak ramah lingkungan berdasarkan Environmental Performance Index (EPI) 2024. Indeks ini digunakan untuk menilai kemajuan negara-negara dalam mitigasi perubahan iklim, peningkatan kesehatan lingkungan, dan perlindungan ekosistem. EPI menggunakan puluhan indikator untuk mengevaluasi kinerja lingkungan, seperti tingkat emisi karbon per kapita, pengurangan emisi gas rumah kaca, kualitas udara, kualitas air minum, perlindungan hutan, perlindungan biodiversitas, dan lain-lain.
Salah satu indikator yang relevan dengan EPI adalah masalah sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 65 juta ton sampah setiap tahun, dan hanya sebagian kecil yang dikelola dengan baik. Sampah yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan berbagai pencemaran pada tanah, air, dan udara. Sampah dapat mencemari tanah melalui pelepasan bahan kimia berbahaya. Ini bisa merusak kesuburan tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama plastik dan bahan beracun dapat mencemari sumber air tanah dan permukaan.
Sampah juga dapat membahayakan kehidupan akuatik dan merusak ekosistem air. Sementara itu, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran sampah tanpa kontrol. Sampah yang dibakar ini menghasilkan polutan udara seperti karbon dioksida berlebih dan menimbulkan gas rumah kaca yang dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Dari sisi kesehatan, sampah yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, dan lalat. Ini bisa menyebabkan wabah penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan leptospirosis. Pembakaran sampah yang tidak terkontrol juga menghasilkan asap beracun yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit paru-paru bagi penduduk sekitar.
Sementara dari aspsek sosial dan ekonomi, masalah sampah dapat berdampak pada menurunnya kualitas hidup. Lingkungan yang kotor dan tercemar mengurangi kenyamanan kehidupan sosial masyarakat dan berpotensi pada meningkatnya stres. Lingkungan yang tercemar oleh sampah juga bisa menyebabkan penurunan nilai properti dan mengurangi daya tarik wisata. Sampah yang berserakan di tempat umum, taman, dan ruang publik membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak menarik.
Pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya teknologi yang terjangkau. Sebagian besar sampah dibakar atau dibuang sembarangan, menyebabkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan yang serius. Pembakaran sampah seringkali dianggap sebagai solusi cepat, murah, dan mudah. Namun praktik ini menghasilkan polusi udara yang berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Padahal Indonesia sedang berupaya menuju Zero Waste dan Zero Emission. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi tepat guna yang cepat, murah, dan mudah, sehingga relatif sepadan dengan pembakaran sampah yang juga cepat, murah, dan mudah. Jika teknologi tepat guna ini, lambat, mahal dan cenderung tidak sederhana, maka besar kemungkinan masyarakat akan enggan menggunakannya. Pilihan membakar sampah akan kembali dilakukan.
Untuk mengatasi masalah ini, sebetulnya diperlukan riset yang mampu menghasilkan inovasi teknologi tepat guna. Pengembangan teknologi yang sederhana dan murah bisa menjadi solusi efektif untuk pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Setidaknya ada beberapa inovasi teknologi yang dapat diterapkan. Beberapa di antaranya telah diterapkan di beberapa daerah. Hanya saja, belum diterapkan secara luas.
Pertama. teknologi komposter rumah tangga. Alat komposter sederhana dapat dibuat dari bahan-bahan yang mudah didapat, seperti drum bekas atau tong plastik. Komposter ini memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik (umumnya dari rumah tangga) menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk. Di Bali, beberapa desa sudah mengelola sampah secara mandiri dengan baik memanfaatkan komposter rumah tangga. Desa efektif telah berhasil mengurangi pembakaran sampah dengan mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Kedua, biogas dari sampah organik. Teknologi biogas memanfaatkan sampah organik untuk menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Instalasi biogas skala kecil dapat dibangun dengan biaya yang terjangkau dan dapat mengurangi volume sampah organik secara signifikan. Proyek biogas telah diterapkan di beberapa desa di Jawa Tengah. Instalasi biogas skala kecil telah dibangun untuk mengolah sampah organik dari rumah tangga. Hasil biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, menggantikan penggunaan kayu bakar atau gas LPG.
Ketiga, Bank Sampah. Bank sampah merupakan inovasi sosial yang menggabungkan teknologi sederhana dengan manajemen sampah berbasis komunitas. Masyarakat diajak untuk mengumpulkan dan memilah sampah, yang kemudian ditukar dengan insentif ekonomi seperti uang atau barang. Konsep bank sampah pertama didirikan pada Februari 2008 di Desa Badegan, daerah Bantul, Yogyakarta. Bahkan tercatat sebagai bank sampah pertama di dunia. Peminatnya semakin tumbuh, karena sampah yang ditukar dapat menghasilkan uang.
Di antara ketiga inovasi di atas, tampaknya bank sampah telah menunjukkan kinerja baik, dan mendapatkan apresiasi oleh Menteri LHK pada acara Festival Peduli Sampah Nasional (FPSN) tahun 2023. KLHK mencatat hingga Juni 2023, jumlah bank sampah di Indonesia saat telah mencapai 25.540 unit. Program ini tidak hanya mengurangi polusi tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Meski demikian, keberadaan bank sampah tetap perlu diperluas hingga ke pelosok negeri. Pun dengan bank sampah yang ada, perlu ada keberlanjutan. Dari beberapa pengamatan khususnya di Kalimantan, beberapa bank sampah sudah mulai tidak beroperasi.
Sedangkan dua program lainnya, komposter rumah tangga dan biogas sampah organik masih perlu dicari formula yang tepat untuk bisa menjadi teknologi yang lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat. Komposter rumah tangga dan biogas sampah organik belum banyak diterapkansecara luas, mungkin karena teknologinya yang tidak sederhana dan tidak murah. Terlebih jika dibandingkan dengan pengelolaan sampah yang cukup dibakar, lebih cepat dan lebih murah.
Peran pemerintah dan sektor swasta sangat penting. Pemerintah dapat menyediakan regulasi yang mendukung, serta memberikan insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang berinovasi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang melarang pembakaran sampah dan mendorong pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Selain itu, insentif seperti subsidi untuk teknologi komposter dan biogas dapat membantu masyarakat mengadopsi teknologi ini.Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam penyediaan teknologi dan pendanaan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada pengelolaan sampah. Perusahaan dapat mendanai proyek-proyek pengelolaan sampah di komunitas atau menyediakan teknologi yang diperlukan.
Selain implementasi teknologi, riset dan pendidikan juga memegang peran penting dalam mendukung inovasi pengelolaan sampah. Perguruan tinggi dan lembaga riset dapat melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan murah. Universitas dan lembaga riset dapat mengembangkan teknologi baru untuk pengelolaan sampah, seperti pengolahan sampah organik menjadi biochar (bahan padat yang kaya akan karbon yang dihasilkan melalui proses pembakaran tidak sempurna) atau penggunaan mikroorganisme untuk dekomposisi sampah.
Pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan juga sangat diperlukan. Workshop dan pelatihan mengenai cara membuat komposter atau instalasi biogas bisa diadakan di tingkat komunitas atau kelompok masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi sederhana dan murah, masyarakat dapat mengurangi praktik pembakaran sampah yang merugikan lingkungan dan kesehatan. Implementasi teknologi seperti komposter rumah tangga, biogas, dan bank sampah telah terbukti efektif di beberapa daerah. Dukungan pemerintah, sektor swasta, riset, dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendorong penerapan teknologi ini secara luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan, menuju Zero Waste dan Zero Emission.
