BANJARBARU – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan realisasi belajar APBN di Kalsel hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp24,79 triliun atau 64 persen dari pagu.
“Jika dibandingkan capaian realisasi pada bulan yang sama tahun 2023 terjadi peningkatan sekitar 29,97 persen,” ujarnya
pada Conference ALCo Regional Kalsel terkait kinerja APBN dan APBD hingga 31 Agustus 2024 di Aula Kanwil DJKN Kalselteng di Banjarbaru.
Pada Conference ALCo Regional Kalsel terkait kinerja APBN dan APBD hingga 31 Agustus 2024 di Aula Kanwil DJKN Kalselteng dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Kusumawardhani.
Selain itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Samsinar, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Dwijo Muryono dan Kepala Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalsel, H Subhan Nor Yaumil.
Menurut Syafriadi, realisasi Belanja APBN di Kalsel hingga akhir Agustus 2024 tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,77 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19,12 triliun.
Realisasi belanja berupa TKD di Kalsel mencapai Rp19,12 triliun tersebut meliputi realisasi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp9,57 triliun atau 61,76 persen, dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp6,05 triliun atau 71,00 persen.
Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp379,42 miliar atau 35,59 persen, DAK Nonfisik Rp1,69 triliun atau 70,75 persen, Insentif Fiskal Rp105,20 miliar atau 64,19 persen dan realisasi Dana Desa Rp1,32 triliun atau 90,37 persen.
Dia menyebutkan realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai 31 Agustus 2024 sudah sebesar Rp19,12 triliun atau sebesar 65,69 persen. Dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan belanja TKD meningkat sebesar 34,96 persen.
Kenaikan tertinggi terlihat dari penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 59,16 persen dan insentif fiskal sebesar 34,96 persen.
Kemudian, lanjutnya, terjadi kenaikan pagu insentif fiskal untuk Kota Banjarmasin sebesar Rp5,79 miliar dan Banjarbaru Rp5,88 miliar. Sedangkan realisasi TKD tertinggi hingga Agustus 2024 dipegang Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mencapai 73,61 persen.
Ketika menyinggung pendapatan negara, Syafriadi menyebutkan hingga 31 Agustus 2024 dimana realisasi pendapatan negara mencapai Rp13,46 triliun atau 59,27 persen dari target terdiri dari Pajak Dalam Negeri mencapai Rp12,01 triliun atau 57,13 persen.
Kemudian, Pendapatan negara yang dipungut Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan mencapai Rp5,62 triliun terdiri dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp214,62 miliar dan penerimaan lainnya Rp5,41 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp1,23 triliun atau 97,94 persen dari target atau tumbuh sekitar 11,64 persen (yoy). ani
