Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengkritik kebijakan Pemerintah yang kembali membuka keran
ekspor pasir laut lagi setelah ditutup sekitar 20 tahun.
Deddy menilai kebijakan tersebut kontras dengan sikap Pemerintah RI yang kerap membicarakan tentang menjaga lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim.
Dia mengatakan ekspor pasir laut diketahui merusak lingkungan sehingga praktiknya dihentikan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri pada awal 2000an lalu.
“Dulu kan dihentikan kenapa, karena dulu sangat merusak. Tidak saja di laut. Karena merusak biota, atau katakanlah ekologi gitu ya, di laut,” kata Deddy saat dihubungi CNNindonesia.com, Rabu (18/9).
“Tapi juga kemudian dia merusak pulau-pulau. Jadi pulau-pulau pesisir kita itu banyak yang rusak karena penambangan pasir yang masif dulu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Deddy menilai seharusnya pemerintah melakukan kajian yang mendalam sebelum kembali membuka keran ekspor pasir laut.
Ia mengatakan kajian itu juga harus melibatkan BRIN dan lembaga penelitian kredibel lain untuk menentukan sedimen laut apa saja yang layak untuk diekspor.
“Jadi itu akal-akalan saja menurut saya. Ini menurut saya hanya untuk keuntungan segelintir orang,” ujar dia.
Di sisi lain, sebelumnya Presiden Jokowi membantah perizinan ekspor tersebut untuk pasir laut. Ia berdalih perizinan ekspor itu diberikan untuk hasil sedimentasi di laut.
“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, kalau diterjemahkan pasir, beda lho ya,” kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).
“Sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen,” ujarnya.web
