BANJARMASIN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan pada rapat dengar pendapat antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provisi Kalimantan Selatan bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel di gedung “ Rumah Banjar” di Banjarmasin, Rabu (19/6) siang.
Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono mengatakan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kalsel tadi KPU dan Bawaslu menyatakan sudah siap melaksanakan Pilkada serentak. Pemerintah daerah sudah memberikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan pengawasan dan Bawaslu dapat Rp 65 miliar lebih.
“ Dana sharing kabupaten/kota sekitar Rp 28 miliar lebih dan sisanya digunakan untuk kegiatan pencegahan, pengawasan dan penindakan.Salah satunya pengawasan partisipatif agar Pilkada kita ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi tanggung jawab peserta dan pemilih, sehingga kualitas Pilkada 2024 serentak lebih baik,” ujar Aries Mardiono .
Senada, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa mengatakan anggaran Pilkada total Rp 131 miliar yang kemudian untuk dana sharing ke 13 kabupaten/kota juga ada, untuk Pilkada provinsi Rp 40 miliar. Untuk Pilkada titik kerawanan pasti pada pencalonan, penetapan calon, kampanye dan penetapan calon terpilih.
Anggaran sharing kabupaten/kota untuk honor KPPS,sedangkan provinsi untuk honor PPK dan PPS. “ Honor PPK untuk Ketua Rp 2.500.000, anggota Rp 2.200.000 dengan masa kerja 8 bulan. Ketua PPS Rp 1,5 juta kurang lebih 5 bulan dan pantarlih 1 bulan dan KPPS 1 bulan,” jelasnya.
Terkait anggota DPRD terpilih maju Pilkada masih dilihat PKPU belum turun, tapi kalau keputusan MK dilantik mereka harus mundur.” Saya belum bisa memastikan PKPU nya saat ini, “ ujarnya.rds
