Mata Banua Online
Senin, Mei 18, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

P2G Tolak Program Makan Siang Gratis

Banyak Guru Honorer Hanya Andalkan Dana BOS

by Mata Banua
3 Maret 2024
in Headlines
0

JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak makan siang gratis program pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

Berita Lainnya

Petugas Haji Diminta Waspadai Jemaah Terlantar

Petugas Haji Diminta Waspadai Jemaah Terlantar

17 Mei 2026
Sama dengan Muhammadiyah, Pemerintah Tetapkan Iduladha Pada 27 Mei

Sama dengan Muhammadiyah, Pemerintah Tetapkan Iduladha Pada 27 Mei

17 Mei 2026

“Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab banyak guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” ucap Iman dalam keterangan resmi, Sabtu (2/3), seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Iman mengatakan P2G berharap gizi anak Indonesia terpenuhi. Akan tetapi, ia menekankan bahwa para guru juga harus mendapatkan asupan gizi.

Menurutnya, dana BOS diutak-atik untuk program makan siang gratis berpotensi tidak menyejahterakan guru dan memajukan pendidikan Indonesia. Ia menyebut program makan siang gratis tak berhak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya.

Iman mewanti-wanti kondisi dana BOS dari pemerintah pusat yang selalu turun setiap tahunnya. Ia mencontohkan pada 2022 ke 2023, di mana dana BOS disebut berkurang hingga Rp 539 miliar.

Dengan tren dana BOS yang selalu turun, ia menyebut usulan makan siang gratis dibiayai dari pos ini dianggap malah menambah persoalan. Alih-alih menyukseskan makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apa pun.

“Artinya, untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten.

Ada 4 menu yang disajikan dalam simulasi pada Kamis (29/2) tersebut, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Makan siang gratis diberikan untuk 4 kelas dari sekitar total 900 murid di sekolah tersebut.

Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari APBN.

Dalam agenda tersebut turut hadir Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera.

Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga soal penggunaan dana BOS.

“Pola pendanannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini,” usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

“Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersedian dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota,” sambungnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program Prabowo-Gibran tersebut.

“Kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya mealui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat,” ujarnya. web

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper