JAKARTA – Komnas HAM menurunkan tim ke Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melakukan penyelidikan pascabentrok warga dan perusahaan sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) serta aparat bersenjata pada 7 Oktober lalu.
Peristiwa itu menyebabkan tiga warga tertembak. Dua di antaranya mengalami luka berat, sementara satu orang meninggal dunia. Sebanyak 20 warga juga sempat ditangkap oleh pihak kepolisian.
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya mendatangi Desa Bangkal pada Rabu (11/10) dan telah mendapat sejumlah fakta dan informasi.
“Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan untuk memperoleh informasi, fakta maupun data atas peristiwa tersebut,” kata Uli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/10), seperti dikutip CNNINdonesia.com.
Namun demikian, Uli tidak membeberkan temuan itu secara detail. Ia hanya menyampaikan Komnas HAM telah memeriksa tujuh orang warga yang menjadi saksi mata bentrokan tersebut.
“Kami ke sana untuk mengetahui kronologi terjadinya peristiwa kekerasan di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Komnas HAM juga meminta keterangan dari kuasa hukum warga Desa Bangkal. Komnas HAM pun menyampaikan rasa keprihatinan kepada keluarga warga yang tewas tertembak peluru tajam aparat.
“Komnas HAM berkomitmen mendorong berbagai pihak mengedepankan prinsip-prinsip HAM sebagai dasar tindakan maupun pembuatan kebijakan,” tutur Uli.
Sebelumnya, sejumlah organisasi sipil yakni Save Our Borneo, Sawit Watch, dan Satya Bumi menuntut Komnas HAM RI membentuk tim pencari fakta atas konflik yang terjadi di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah akhir pekan lalu.
Dalam konflik agraria itu disebutkan ada satu warga tewas karena luka tembak dari aparat.
“Kepada Komnas HAM RI, dapat merespons kasus ini dengan membentuk tim pencari fakta atas konflik yang terjadi,” demikian pernyataan resmi Save Our Borneo dkk dalam siaran pers yang diterima, Senin (9/10).
Selain kepada Komnas HAM, Save Our Borneo dkk juga menuntut aparat Keamanan agar dapat menghindari penggunaan kekerasan dan memprioritaskan dialog yang adil dan setara. Mereka juga mendesak agar para pihak untuk dapat menahan diri agar tidak semakin banyak korban dan kekerasan yang terjadi terus berlanjut
“Pemerintah baik di Nasional dan Daerah harus serius dalam mengawasi proses realisasi plasma yang kasus tuntutan realisasinya sudah banyak terjadi di sejumlah wilayah,” katanya. web
