BANJARBARU – Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menegaskan komitmen mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Lisa pada Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Banjarbaru, Selasa.
“Alhamdulillah kami bisa mengikuti rapat paripurna dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi serta memberikan jawaban atas saran dan masukan yang disampaikan setiap fraksi,” ujar Lisa.
Menurut Lisa, rapat paripurna bagian dari tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Lisa mengapresiasi pandangan, saran, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD Banjarbaru yang menjadi wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
“Berbagai masukan menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ucap wali kota perempuan pertama itu.
Lisa menegaskan Pemkot Banjarbaru akan terus meningkatkan kualitas pembangunan melalui penguatan sektor ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi berbagai program.
“Tentunya program yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat dan peningkatan kualitas pembangunan didukung evaluasi berkelanjutan agar setiap program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ucapnya
Dikatakan, pemkot juga mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan kualitas produk, pemenuhan legalitas dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital
Selain itu, mendorong perluasan jaringan pemasaran, hingga peningkatan akses permodalan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan agar masyarakat terutama pelaku usaha makin maju.
“Kami berharap, langkah yang terus dilakukan itu mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru sehingga dapat menembus pasar nasional sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” katanya.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Neny Hendriawaty itu diisi penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang semuanya sepakat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dibahas lebih lanjut. ant