BANJARMASIN – Sidang Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6).
Berdasarkan laporan komprehensif per 31 Desember 2025, postur keuangan daerah mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp538 Miliar lebih. Angka ini dipicu oleh tingginya capaian sektor pendapatan yang melampaui target, berbanding terbalik dengan serapan belanja daerah yang belum berjalan optimal.
Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2025 realisasi mencapai Rp2.754 Triliun atau setara dengan 106,11 persen dari target awal sebesar Rp2.595 Triliun
Rincian realisasi belanja daerah tersebut meliputi: Belanja Operasi: Terpangkas Rp1.874 Triliun (89,55%). Belanja Modal (Infrastruktur), hanya terserap Rp411 Miliar (74,16%).
Belanja Tidak Terduga: Terealisasi minim sebesar Rp1.59 Miliar (11,47%). Belanja Transfer: Tidak terealisasi sama sekali alias 0,00 persen dari pagu Rp5.13 Miliar.
Pembiayaan Daerah Netto terealisasi sebesar Rp70.5 Miliar (99,99%), yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp105 Miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp35 Miliar. Akumulasi perhitungan ini menghasilkan saldo akhir kas daerah atau SiLPA sebesar Rp538,02 miliar.
Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin, menegaskan bahwa hasil ini menjadi catatan besar bagi pihak eksekutif dan berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja internal birokrasi.
“Laporan ini nantinya akan dibahas di DPRD Kota Banjarmasin. Tentunya, DPRD menjadikan ini catatan besar bagi kami, dan akan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Kita berharap anggaran satu rupiah pun harus memiliki azas kebermanfaatan langsung bagi masyarakat,” ujar Yamin
Wali Kota secara khusus menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih matang dalam menyusun tahapan perencanaan proyek pembangunan. Jajaran dinas diminta tidak menunda-nunda eksekusi fisik di lapangan.
“Dalam setahun itu ada 12 bulan. Pembangunan berskala besar membutuhkan waktu yang cukup, apalagi cuaca dan kondisi alam tidak bisa kita tentukan. Saya ingin pembangunan dipersiapkan lebih matang sejak awal agar penyerapan anggaran ke depan bisa maksimal,” tegasnya
Selain itu, ia mengkritik proyek tahunan yakni pembebasan lahan di kawasan Veteran yang terus dirundung polemik horizontal.
“Masalah utama yang terus berjalan dan berpolemik adalah pembebasan lahan di Veteran. Ini yang terus menyumbang pengembalian anggaran SiLPA kita karena perencanaan dasarnya tidak dilaksanakan secara matang dan tidak sesuai kondisi lapangan,” tuturnya.
“Ke depan, jika urusan pembebasan lahan belum siap seutuhnya, jangan dimasukkan ke anggaran secara tiba-tiba. Karena kalau dipaksakan sebelum urusannya selesai, ujung-ujungnya hanya akan menjadi SiLPA lagi,” katanya
Dampak ini juga, Banjarmasin akan mengalami pemotongan pos Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
“Di tahun ini kita ada SiLPA Rp500 miliar lebih, namun di tahun 2026 kita harus menghadapi pengurangan dana TKD dari pusat sebesar Rp380-an miliar sekian. Jika dihitung bersih sisa anggarannya menjadi sekitar Rp150 miliar untuk dieksplorasi. Ini pelajaran berharga bagi kita,” tutup Yamin. via