BATULICIN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan RI, Dr H Hanif Faisol Nurofiq melihat sebuah model usaha yang dinilai mampu menjadi jawaban atas persoalan ketergantungan Indonesia terhadap impor daging sapi.
Dalam kunjungannya ke lokasi Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP) milik PT Buana Karya Bhakti, Selasa (16/6), Hanif menegaskan bahwa integrai antara perkebunan sawit dan peternakan sapi memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan hewani nasional.
Menurut Hanif, meski terlihat sederhana, model integrasi sawit dan sapi yang diterapkan perusahaan tersebut telah membuktikan keberhasilannya. Dari populasi awal sekitar 300 ekor sapi pada 2016, kini berkembang menjadi hampir 1.500 ekor melalui sistem pembiakan alami.
“Saya kira ini sepertinya model kecil, tetapi sebenarnya potensinya sangat besar untuk mendongkrak pemenuhan kebutuhan sapi nasional kita. Sistem breeding yang dilakukan secara alami juga terbukti efektif dan lebih efisien,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perkawinan alami dinilai lebih sesuai untuk pengembangan populasi sapi karena seluruh hormon yang diperlukan dalam proses reproduksi tersedia secaa alami, berbeda dengan inseminasi buatan yang memerlukan intervensi hormon tambahan.
Hanif juga menyoroti potensi besar Kalimantan Selatan dalam mengembangkan program integrasi sawit-sapi. Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit yang ada di daerah tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk diintegrasikan dengan peternakan sapi.
“Jika lahan potensial itu dimanfaatkan, sedikitnya 20 ribu ekor sapi dapat dipelihara. Ini akan membantu menutup kekurangan pasokan sapi di Kalimantan Selatan yang saat ini masih mengalami defisit sekitar 20 ribu ekor,” katanya.
Lebih jauh, Hanif menilai konsep serupa dapat direplikasi secara nasional. Dengan luas perkebunan sawit Indonesia yang mencapai lebih dari 17 juta hektare, integrasi sawit-sapi berpotensi menghasikan sekitar 1,3 juta ekor sapi, jumlah yang dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan daging nasional.
Saat ini, kebutuhan daging sapi Indonesia mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 400 ribu ton.
Kekurangannya masih ditutupi melalui impor daging beku dari sejumlah negara seperti Brasil, Australia, India, dan Selandia Baru.
“Kalau integrasi seperti ini bisa di-scale up secara nasional, maka kebutuhan daging dalam negeri bisa semakin terpenuhi dan impor dapat dikurangi secara bertahap,” tegasnya.
Selain meningkatkan populasi ternak, program integrasi sawit-sapi juga memberikan manfaat bagi sektor perkebunan. Kehadiran sapi membantu menekan biaya pembersihan gulma hingga 50-70 persen, sekaligus menngkatkan kesuburan tanah melalui pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran ternak.
Hanif menegaskan bahwa pengembangan peternakan sapi di Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah tropis, bukan meniru sepenuhnya model peternakan negara-negara padang savana seperti Australia atau Brasil.
“Kita harus mengembangkan model yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Integrasi sawit dan sapi adalah salah satu keunggulan kompetitif yang bisa menjadi solusi ketahanan pangan hewani nasional,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, drh Hj Suparmi, menyebut program integrasi sawit-sapi di PT Buana Karya Bhakti telah ditetapkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sebagai role model nasional.
Suparmi berharap kunjungan Wamenko Pangan menjadi momentum untuk memperluas implementasi program tersebut melalui kolaborasi pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, sektor kehutanan, pertambangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Harapannya integrasi sawit-sapi ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan bagi perusahan perkebunan sekaligus mendorong Kalimantan Selatan menuju swasembada protein hewani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh/ani