BANJARMASIN – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalimantan Selatan menyebut hingga 3 Juni 2026 jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan sejak tahun 2021 mencapai 26.207 sertifikat.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin, mengatakan, lima bulan pertama tahun 2026 telah diterbitkan sebanyak 4.077 sertifikat halal.
“Capaian tersebut dinilai patut disyukuri, namun juga menjadi pengingat bahwa masih banyak pelaku usaha yang perlu didampingi untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal,” katanya di Banjarbaru, Kamis.
Saat ini, kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kalimantan Selatan masih tersedia sebanyak 8.422 kuota.
Karena itu, ujar Rusma, gubernur mengimbau para pelaku usaha untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera mengurus sertifikasi halal bagi produknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
Melalui gerakan Wajib Halal Oktober 2026, Pemprov Kalsel ingin memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal informasi, tidak ada UMKM yang mengalami kesulitan mengakses layanan, serta seluruh masyarakat memahami pentingnya jaminan produk halal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, asosiasi usaha, dan para pendamping proses produk halal untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat komitmen dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing, melalui kegiatan Sosialisasi Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan berbagai program, termasuk program 1.000 sertifikat halal bagi UMKM sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha lokal.
Kalimantan Selatan memiliki ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. ant
