JAKARTA – Tim Pengawas Haji DPR RI meminta Kementerian Haji melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pola distribusi transportasi jemaah, termasuk kesiapan terminal cadangan dan sistem koordinasi lintas otoritas.
Permintaan disampaikan karena lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mulai memunculkan persoalan serius di sektor transportasi.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 Selly Andriany Gantina seperti dikutip CNNIndonesia.com, mengatakan, lonjakan itu telah memicu penumpukan ribuan jemaah di sejumlah terminal di Mekkah.
Ia mengatakan, penumpukan harus menjadi sinyal bahwa sistem mobilitas jemaah yang disiapkan Kementerian Haji belum sepenuhnya siap menghadapi tingginya arus pergerakan antar lokasi ibadah.
Nah, berkaitan dengan evaluasi itu, ia juga menilai persoalan paling mendesak yang harus dibenahi adalah Terminal Al-Hidayah yang disebut sebagai terminal bayangan. Terminal tersebut sempat ditutup selama dua hari.
Akibat penutupan itu, antrean panjang jemaah muncul.
Menurut Selly, pengoperasian Terminal Al-Hidayah masih bergantung pada koordinasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dan pihak terkait. Akibatnya, saat terminal belum dibuka, ribuan jemaah sudah lebih dahulu menumpuk di lokasi.
“Setiap kali ingin mengaktifkan Terminal Al-Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pemerintah Saudi. Jemaah sudah menumpuk, baru siang harinya terminal itu operasional,” ujarnya usai Rakor Timwas Haji DPR RI bersama Kepala Daker Madinah di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (18/5).
Kondisi tersebut menyebabkan banyak jemaah tertahan berjam-jam di tengah cuaca panas dan padatnya mobilitas jemaah haji. Sedikitnya 21 ribu jemaah disebut harus menggunakan terminal tersebut.
Tak hanya di Al-Hidayah, kepadatan juga terjadi di Terminal Syib Amir yang merupakan terminal resmi operasional jemaah haji Indonesia. Gelombang kedatangan dan perpindahan jemaah yang berlangsung bersamaan membuat situasi di terminal semakin semrawut.
Selly menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kendala teknis biasa. Menurutnya, kepadatan di terminal berpotensi mengganggu ritme ibadah jemaah, terutama menjelang fase puncak haji yang membutuhkan mobilitas besar menuju Armuzna.
Penumpukannya sampai orang berdesak-desakan karena gelombang satu dan gelombang dua,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Timwas Haji DPR menilai penguatan komunikasi antara penyelenggara haji Indonesia dan pemerintah Arab Saudi menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim haji, terutama ketika jumlah jemaah meningkat signifikan.
Sementara , Tim Pengawas Haji DPR juga menemukan dugaan adanya pungutan uang jasa yang dilakukan petugas haji terhadap jemaah haji.
Temuan tersebut disampaikan oleh Anggota Timwas Haji DPR 2026 Selly Andriany Gantina usai melakukan tugas pengawasan di sekitar tempat Sa’i dan bertemu dengan PPIH Masjidil Haram.
“Yang menarik adalah mereka berhasil menemukan beberapa temuan adanya oknum dari para tenaga petugas juga, tepung, yang ternyata mereka melakukan pengambilan pungutan kursi roda,” katanya di Mekah, Selasa (19/5), yang dikutip CNNIndonesia.com, waktu setempat.
Tak hanya pungutan kursi roda, pihaknya kata Selly juga menemukan ada indikasi oknum petugas haji yang berupaya melakukan pembadalan atau mewakili jemaah yang tidak mampu.
Temuan lain, ada juga petugas yang mencoba melakukan penawaran city tour ke jemaah haji.
Selly mengatakan Timwas akan menginvestigasi permasalahan itu. Investigasi salah satunya akan dilakukan untuk melihat apakah pungutan, tawaran pembadalan dan city tour itu dilakukan karena ada petugas yang main mata dengan KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah)
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami dari DPR RI, karena memang tenaga musiman yang hari ini direkrut oleh Kementerian Haji bukan angka yang sedikit, tetapi hampir mencapai sekitar 1.100 tenaga musiman atau tenaga pendukung yang harus menjadi evaluasi kami,” katanya. web
