JAKARTA – Pemerintah mulai terang-terangan menuding praktik mafia pangan sebagai penyebab harga bahan pokok tetap tinggi meski produksi dan stok melimpah.
Kondisi itu dinilai menjadi anomali yang menunjukkan persoalan pangan nasional bukan lagi semata produksi, melainkan tata niaga dan distribusi yang dikuasai segelintir pelaku besar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan minyak goreng tidak masuk akal jika melihat posisi Indonesia sebagai produsen besar dunia.
“Indonesia anomali, kok stok banyak, kadang harga beras di satu tempat, minyak goreng naik, padahal kita adalah produsen terbesar dunia,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan adanya permainan distribusi dan spekulasi oleh mafia pangan. Pemerintah pun meminta satuan tugas pangan fokus memburu produsen dan distributor besar yang diduga memainkan pasokan, bukan pedagang kecil di tingkat eceran. “Yang dicari adalah produsen dan distributor besarnya,” katanya.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik spekulasi pangan. Dia mencontohkan penindakan mafia minyak goreng yang disebutnya menghasilkan 76 tersangka dalam satu tahun. Pernyataan Amran mengemuka di tengah sorotan terhadap tingginya harga pangan di tingkat konsumen, meski stok nasional relatif aman dan produksi sejumlah komoditas meningkat.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengapa harga tetap mahal sementara petani justru tidak menikmati keuntungan besar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama berada pada rantai distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien. “Tingginya harga pangan di level konsumen tetapi tidak dinikmati petani menunjukkan adanya masalah serius pada rantai distribusi pangan nasional,” ujarnya ketika dihubungi.
Dia mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada 2025 rata-rata sekitar Rp6.669 per kiloram, sementara harga beras di konsumen jauh lebih tinggi setelah melewati penggilingan, distribusi, dan perdagangan.
Artinya, margin terbesar justru dinikmati pelaku distribusi dan perdagangan, bukan petani sebagai produsen utama. Dia mengemukakan komoditas yang paling rentan terhadap praktik manipulasi pasar antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, dan daging sapi.
Karakteristik komoditas tersebut umumnya memiliki permintaan tinggi, distribusi panjang, serta keterlibatan impor atau kuota besar sehingga rawan penimbunan dan permainan stok. Inflasi pangan pun masih menjadi sumber utama tekanan biaya hidup rumah tangga. Menurut Rizal, kelompok volatile food pada 2025 masih banyak dipengaruhi harga beras, cabai, bawang, dan ayam ras yang sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.
Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai praktik mafia pangan selama ini berjalan sistematis melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi nasional. Menurut dia, mafia pangan memperoleh keuntungan besar terutama dari impor komoditas strategis seperti gula. “Coba bayangkan, impor gula 6 juta ton itu bisa mendekati Rp100 triliun. Ini tempat permainan yang sangat nyata,” ungkapnya. bisn/mb06
