BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyatakan pihaknya terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan data yang terintegrasi.
“Kita terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan data yang terintegrasi di Banua ini,” tandasnya di Kawasan Wisata Kampung Pura Bulu, Desa Awang bangkal, Kabupaten Banjar, Rabu (13/5).
Hal itu seperti tertuang dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel yang dibacakan Sekdaprov Kalsel H M Syarifuddin pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan se-Kalsel tahun 2026.
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalsel ini diselenggarakan dalam rangka pemenuhan data tata kelola penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan.
Selain itu, rakor bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan di Provinsi Kalsel.
Gubernur H. Muhidin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut sebagai langkah strategis dalam menyaakan persepsi dan menyelaraskan program kerja pengelolaan administrasi kependudukan di daerah.
“Atas nama Pemprov Kalsel, saya menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya rapat koordinasi daerah ini. Pertemuan ini memiliki nilai strategis dalam upaya kita bersama untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan program kerja, serta mencari solusi atas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah kita tercinta,” ucapnya.
Gubernur H. Muhidin menegaskan, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik. Menurutnya, data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Administrasi kependudukan adalah dasar dari segala pelayanan publik. Data kependudukan yang akura, mutakhir, dan terintegrasi merupakan kunci utama dalam keberhasilan perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” lanjutnya.
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemanfaatan data kependudukan, lanjutnya, harus dilakukan secara optimal dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya di Kalsel, memiliki identitas kependudukan yang legal dan tercatat secara akurat dalam sistem informasi administrasi kependudukan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur H. Muhidin juga mendorong agar pemanfaatan data kependudukan dapat diperluas untuk mendukung berbagai sektor pelyanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial hingga perbankan, sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan pemerintah.
Gubernur Kalsel H. Muhidin, berharap seluruh peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk mengikuti kegiatan dengan serius dan memanfaatkan forum tersebut sebagai wadah memperkuat pemahaman serta koordinasi antarinstansi.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber, sehingga hasil dari rapat koordinasi ini dapat diimplementasikan dengan baik di unit kerja masing-masing,” tutupnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalsel, Dewi Fuziarti mengapresiasi kehadiran seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan di daerah.
“Selamat datang dan terimakasih, Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, berbagi informasi, dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Kalsel,” ujarnya.
Dewi menjelaskan, pelaksanaan rakor ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi administrasi kependudukan, khususnya dalam pemanfaatan data kependudukan yang akurat, terpadu, dan aman.
Selain itu, Dewi juga berharap melalui kegiatan tersebut seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pemanfaatan data kependudukan serta penerapan keamanan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
“Kami berharap hasil dari rakor ini dapat diimplementasikan secara optimal di masing-masing daerah sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masarakat dapat semakin cepat, tepat, dan berkualitas,” tambahnya. adp/ani
